Pelatihan vokasi dilakukan di Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat atau daerah, sejumlah 279 BLK (Balai Latihan Kerja) cakupannya 17 dimiliki pusat dan 262 BLK milik Pemda Provinsi, kab/kota. Sementara, dari 262 BLK pemda hanya 55 dalam kondisi baik, sisanya tak layak pakai. Dari sinilah Kemenaker melakukan upaya revitalisasi BLK agar dapat digunakan sebaik-baiknya.
Lebih lanjut Jajang mengemukakan contoh, semisalnya di tahun 2017 Kemenaker akan melakukan Pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung, lokasi pekerjaan dilaksanakan di Jl.Jend Gatot Subroto 170 – Bandung. Untuk proyek tersebut Anggaran yang disiapkan Kemenaker sebesar Rp. 17.645.000.000
Soalnya, anggaran yang diminta oleh PT. Tidar Sejahtera untuk menjalankan proyek tersebut sebesar Rp. 16.950.950.000 angka tersebut kami anggap terlalu mahal dan janggal, Kemukanya menduga Perusahaan yang dimenangkan Kemanker untuk menjalankan proyek itu saja sudah ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp. 1,711,342,000.
“Ini benar benar ada yang diuntungkan, dan uang Negara sengaja dikuras habis habisan. Maka itu perlu dicurigai bahwa Kemenaker yang dipimpin menteri saat ini yang menargetkan revitalisasi 70 Balai Latihan Kerja, dengan total anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun, hanya sebuah proyek proyekan, dan bisa-bisa berpotensi anggarannya bocor,” bebernya lagi.
“Lihat Satu-satu revitalisasi untuk pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung sudah bocor sebesar Rp.1,711,342,000,” ungkapnya.
“CBA (Center for Budget Analysis) meminta kejaksaan membuka kasus Pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung ini. Segera panggil para panitia lelangnya atau para pokja lelang ini, Kalau perlu, panggil juga Menteri ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri biar bisa jelas semuanya,” pungkasnya..[Nicholas]
Comment