Penulis: Vinda Puri Orcianda | Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pepatah lama berkata, “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.” Namun kini, bahkan hujan batu pun dibungkus dengan kilauan angka. Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, harga-harga kebutuhan pokok kian menanjak, dan daya beli merosot tajam—negara justru mengklaim semuanya dalam kondisi baik. Kemiskinan, tampaknya, bukan lagi untuk dientaskan, tapi disamarkan melalui angka-angka statistik.
Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan. Namun di sudut-sudut kota dan desa, jeritan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin lantang terdengar. Pemerintah merayakan “keberhasilan” menurunkan angka kemiskinan, sementara perut rakyat tetap kosong dan dapur-dapur rakyat kecil tak lagi berasap.
Lebih menyedihkan lagi, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com (25/7/2025), BPS menetapkan garis kemiskinan pada angka Rp20.305 per hari. Angka ini bahkan tak cukup untuk membeli sepiring nasi padang tanpa lauk. Dengan batas semurah itu, rakyat yang nyaris tak punya daya hidup pun dianggap “tidak miskin”.
Inilah wajah telanjang dari rekayasa data: ketika ukuran kemiskinan diubah bukan demi membela rakyat, melainkan untuk mempertahankan citra pemerintahan. Kemiskinan bukan diberantas, melainkan didefinisikan ulang agar tampak mengecil di atas kertas.
Namun akar persoalan ini jauh lebih dalam. Kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal indikator statistik, melainkan ekses dari sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri—sebuah sistem yang melanggengkan ketimpangan. Di bawah sistem ini, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite, sementara mayoritas rakyat harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup.
Kapitalisme menjadikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai komoditas mahal. Negara pun lebih mirip notulen korporasi: sibuk menyusun angka, menyesuaikan indikator, dan memastikan kenyamanan investor. Sementara rakyat dibiarkan menanggung derita inflasi, PHK, dan tekanan hidup lainnya.
Solusi yang ditawarkan pun hanya tambal sulam: bantuan tunai, pelatihan kerja seremonial, atau redefinisi kemiskinan. Tidak ada yang menyentuh akar masalah. Padahal, kapitalisme adalah sistem yang secara inheren menghasilkan ketimpangan—menempatkan keuntungan di atas nilai-nilai kemanusiaan.
Realitas ketimpangan bukan fiksi. World Inequality Report 2022 mencatat, 10% orang terkaya dunia menguasai 76% kekayaan global, sementara separuh penduduk dunia hanya mengakses kurang dari 2%.
Di Indonesia, menurut Credit Suisse (2024), 1% orang terkaya menguasai lebih dari 43% kekayaan nasional. Maka, bagaimana mungkin keadilan bisa tumbuh dari sistem yang memang tidak dirancang untuk adil?
Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem ekonomi yang bersifat menyeluruh dan adil. Dalam Islam, negara berperan sebagai penanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat—bukan sekadar regulator pasar.
Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga perumahan dijamin oleh negara dan tidak dikomersialkan. Sumber daya alam dikelola oleh negara sebagai milik umum, bukan dikuasai swasta atau asing. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud), yang menjadi dasar bahwa sumber daya vital tidak boleh dijadikan ladang bisnis segelintir orang.
Negara dalam konsep Islam juga tidak mengukur kemiskinan berdasarkan garis buatan lembaga internasional, melainkan standar syar’i: seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Negara wajib memberikan akses kerja atau menjamin kehidupan mereka yang tidak mampu.
Rekam Jejak Sejarah
Sejarah mencatat keberhasilan sistem ini. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M), hampir tidak ditemukan lagi penerima zakat karena semua kebutuhan rakyat telah tercukupi. Beliau menata ulang distribusi kekayaan, menindak korupsi, dan menghentikan privilese penguasa. Keadilan ditegakkan bukan hanya secara moral, tapi juga struktural.
Sistem ini tidak membungkam kemiskinan lewat statistik, tapi mencabutnya dari akar. Rakyat tidak diposisikan sebagai angka, melainkan amanah yang harus dipenuhi secara sungguh-sungguh.
Selama kapitalisme masih menjadi fondasi ekonomi, kemiskinan hanya akan diwariskan, direkayasa, dan dijustifikasi dengan cara-cara yang kian canggih.
Maka, sudah saatnya umat menyadari: solusi bukan menambal yang rusak, tetapi mencari alternatif sistem yang yang sahih—yakni Islam yang diterapkan secara menyeluruh. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment