Penulis: Ratna Munjiah | Pemerhati Sosial Masyarakat
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sebagaimana diberitakan Tribun Kaltim dalam laporan berjudul “Harga Cabai, Bawang, Telur, Beras di Tenggarong Alami Kenaikan, Pedagang Keluhkan Daya Beli Melemah”, pergerakan harga bahan pokok di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, telur, hingga beras mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu, harga daging ayam relatif stabil, namun belum mampu menjadi penyeimbang di tengah lonjakan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini turut diperparah dengan keluhan pedagang terkait melemahnya daya beli masyarakat.
Fakta di lapangan memperlihatkan dampak yang nyata dan berlapis. Kenaikan harga kedelai, misalnya, memaksa para perajin tempe mengecilkan ukuran produk demi bertahan.
Tidak hanya itu, lonjakan harga juga merambah sektor lain seperti plastik, bahan bakar minyak (BBM), hingga tarif air. Rantai kenaikan ini saling terhubung dan pada akhirnya bermuara pada satu hal: semakin tergerusnya daya beli masyarakat.
Ketahanan pangan pun tampak kian rapuh di tengah tekanan ekonomi yang belum pulih. Sejumlah faktor global seperti konflik internasional dan lemahnya ketahanan energi turut mempersempit ruang gerak masyarakat.
Rakyat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan, kini semakin terhimpit oleh kenaikan hampir di seluruh lini kebutuhan.
Keberpihakan dan empati penguasa sejatinya lebih besar ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti ini? Tidak membuat kebijakan yang justru mendorong naiknya biaya hidup dan menimbulkan kesan seolah penderitaan rakyat tidak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.
Akar persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan telah mengikis dimensi kemanusiaan dalam kebijakan publik.
Dalam sistem ini, rakyat miskin kerap diposisikan sebagai beban, bukan amanah yang harus dijaga. Akibatnya, daerah yang kaya sumber daya alam pun tidak otomatis mampu menyejahterakan masyarakatnya.
Berbeda dengan itu, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma yang kontras. Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat. Stabilitas harga, ketahanan pangan, serta pengelolaan energi menjadi bagian integral dari tanggung jawab tersebut.
Teladan kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat dari Rasulullah Saw dan para khalifah. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga pelayan bagi umatnya.
Dalam kondisi sulit, beliau turut merasakan lapar, bahkan pernah mengganjal perut dengan batu. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak boleh berjarak dari penderitaan rakyatnya.
Beliau bersabda, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim). Maknanya jelas, kepemimpinan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Rasulullah juga menegaskan, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, di antaranya Umar bin Khattab, yang dikenal memikul sendiri gandum untuk rakyat yang kelaparan sebagai wujud tanggung jawab langsung kepada masyarakat.
Bahkan, Umar pernah berkata, “Aku takut jika ada seekor keledai yang terperosok di Irak, maka Allah akan menanyakannya kepadaku.” Ungkapan ini menggambarkan betapa luasnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam, hingga hal kecil pun tidak luput dari perhatian.
Dalam Islam, pengelolaan harta juga diatur agar tidak berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, “…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Melalui mekanisme seperti zakat dan pengelolaan baitul mal, negara memastikan distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan bagi kelompok lemah.
Dengan demikian, solusi atas peliknya persoalan ekonomi hari ini tidak cukup dengan kebijakan tambal sulam. Diperlukan perubahan mendasar dalam sistem yang mengatur kehidupan. Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ketika pemimpin hadir sebagai pelayan, kebijakan berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan kekayaan dikelola untuk kemaslahatan bersama, maka harapan akan kehidupan yang adil dan sejahtera bukanlah sekadar utopia. Wallahu a’lam.[]
Comment