by

Mahasiswa Desak Jokowi Mundur Sebagai Presiden

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Massa Aksi Bela Rakyat yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya jika tidak memenuhi tuntutan aksi.

Beberapa tuntutan itu berbunyi turunkan kenaikan tarif Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri dan tarif listrik golongan 900 VA. “Jika tidak Jokowi harus mundur (sebagai Presiden),” kata seorang orator di tengah massa Aksi Bela Rakyat, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Hingga menjelang shalat Mahgrib, massa masih menggelar aksi di depan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berusaha menjebol barisan polisi yang membentuk barikade.

Seruan lantang menantang polisi keluar dari pengeras suara yang digunakan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa dalam Aksi Bela Rakyat. Suara itu diucapkan dari salah seorang orator yang berdiri di atas mobil komando. “Pak, kami tidak takut. Pak, kami tidak takut. Hidup mahasiswa,” teriaknya.

Tantangan itu disampaikan lantaran massa tidak diberi akses menuju Istana Negara untuk mengajukan tuntutannya di hadapan Jokowi. Sebelum menantang, massa sempat bersitegang dengan personel kepolisian. Barikade polisi menutup jalan menuju Istana Negara.

Aksi saling dorong, hingga timpukan botol air mineral sempat terjadi dalam momen tersebut. Sejumlah polisi wanita yang ditempatkan di garda terdepan pun lari tunggang langgang ketika massa BEM berusaha menembus barikade.

Setelah keributan mereda, orator meminta massa BEM tetap semangat dan satu komando. Dia meminta, massa tidak mudah diprovokasi oleh oknum. “Satu komando. Satu perjuangan,” pekiknya.

Presiden Jokowi menghormati aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang meminta pemerintah melakukan transparansi dalam setiap menentukan kebijakan. Hal itu diungkapkan staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi.

“Presiden menghormati proses demokrasi. Berunjuk rasa itu hak dan dilindungi UU. Silakan saja. Tapi unjuk rasa itu ada koridornya kan yang dinaungi UU. Misalnya sudah merusak kepentingan umum. Kalau sepanjang tak dilakukan silakan saja apalagi mahasiswa ya bagus menurut saya,” kata Johan Budi.

Dia menyatakan, belum mengetahui adanya utusan demonstran yang ingin melakukan audiensi untuk bertemu Presiden Jokowi. Ia mengimbau agar wartawan mengonfirmasi adanya surat yang telah dilayangkan mahasiswa tersebut ke Sekretariat Negara. “Saya belum tahu itu. Tapi karena ini korespondennya Mensesneg silakan tanya Mensesneg (Pratikno),” jelasnya. (res/tb)

Comment

Rekomendasi Berita