Melani Widaningsih, S.Pd: Politik Identitas Itu Penting

Melani Widaningsih, S.Pd

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kampanye akbar yang dihelat oleh paslon capres – cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada hari Minggu (7/4) lalu  menyisakan diskusi yang cukup panjang di berbagai ruang media sosial.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menilai kampanye Paslon 02  ekslusif dan kental politik identitas. Menurut Ace, konsep kampanye Prabowo seperti ingin mengulang sentimen gerakan 212. Pelaksanaan kampanye Akbar Prabowo-Sandi sebagaimana yang kita ketahui dimulai dengan kegiatan Shalat Shubuh berjamaah di area GBK, dilanjutkan orasi politik yang dikemas dengan konsep taushiah dari beberapa tokoh sentral yang memberikan dukungan kepada pasangan capres 02, ditutup dengan pembacaan seruan atau fatwa MUI. Menurut Ace, tidak ada tawaran ide, program, gagasan yang disampaikan dan hanya mengandalkan politik identitas, bisa memecah belah bangsa.

Melihat fakta pada pelaksanaan kampanye Akbar Paslon 02 pada hari Minggu (7/4) kemarin tentu seakan menunjukan fenomena baru dalam kancah perpolitikan kita. Bahkan tidak sedikit yang menilai bahwa pelaksanaannya merupakan kampanye terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Jika melihat jumlah peserta, tentu apa yang dikemukakan itu bukanlah isapan jempol semata, bagaimana tidak.

Kampanye Akbar yang dilaksanakan di GBK itu dihadiri jutaan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan kedatangan mereka murni dibiayai oleh masing-masing peserta, tanpa ‘panaik’ dari panitia ataupun Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, karena jika melihat perbandingan antara pelaksanaan kampanye oleh kedua Paslon tentu kita bisa melihat suksesi acara dari jumlah massa yang ikut serta dalam pelaksanaan kampanye tersebut.

Munculnya statement bahwa pelaksanaan kampanye Paslon 02 di GBK sarat dengan politik identitas juga tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai pelaksanaan aksi yang dilakukan oleh umat Islam selama ini. Diawali dengan Aksi 212 yang euforianya masih terasa hingga hari ini, diikuti dengan aksi-aksi lain yang memang didominasi dan diinisiasi oleh Umat Islam. Tapi seharusnya hal ini tentu tidak perlu dikritisi dan dijadikan alat untuk menyerang kubu Paslon 02, seakan Paslon 02 tidak pro minoritas, padahal jika kita melihat dokumentasi yang tersebar di media sosial khususnya, ternyata berbagai aksi Umat Islam selama ini termasuk kampanye Paslon 02 di GBK pun dihadiri juga oleh kalangan minoritas (non-muslim) yang hendak menunjukan dukungannya.

Lantas di mana letak kesalahan kampanye Akbar yang dihadiri mayoritas (Umat Islam) toh pada faktanya negara ini memang didominasi oleh mereka. Dalam hal ini tentu kita wajib memahami bahwa Politik dalam khasanah keislaman merupakan  hal yang tidak bisa dipisahkan.

Politik  atau siyasah memiliki makna yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Islam tidak mengartikan politik sebagai orientasi kekuasaan semata,  karena Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT.

Kehawatiran terhadap politik identitas Islam oleh sebagian umat Islam sendiri, sebenarnya berawal dari kurang menyeluruhnya pemahaman mengenai konsep Politik Islam dan tidak terlepas juga dari pengaruh penerapan politik praktis oleh sebagian pemuka Islam yang sama sekali tidak menggambarkan Politik Islam yang sebenarnya. Pragmatis, dan terkesan enggan untuk meluruskan. Padahal Umat Islam hari ini semakin sadar akan pentingnya politik dalam berbagai urusan kehidupan.

Kesadaran ini tentu kita harapkan akan bermuara pada satu perubahan yang selama ini menjadi harapan seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali Umat Islam. Hadirnya pemimpin yang amanah, berani dan mampu menunjukan identitas keislamannya. Mengayomi dan merangkul semua kalangan dengan kepemimpinannya sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dan yang paling penting tentu harapan bahwa dengan kepemimpinannya mampu menjadi wasilah keberkahan untuk negeri kita tercinta Indonesia.

Dan siapa saja yang memahami Islam dengan seksama, tentu meyakini bahwa hanya dengan Spirit Keislamanlah keberkahan itu dapat diraih, terlebih jika apabila apa yang selama ini dikhawatirkan dan diopinikan oleh kubu petahana terhadap Paslon 02 misalnya terbukti bahwa Paslon 02 pro-Khilafah (Institusi Pelaksana Syariah) benar-benar terealisasi.

Apa salahnya? Toh sebagaimana Politik yang diatur dalam Islam, Khilafah juga merupakan bagian dari ajaran Islam dimana didalamnya dilaksanakan Politik Islam.  Kini tinggal kita menunggu waktu, kemana akhirnya politik Indonesia bermuara. Wallahu’alam Bi Shawwab.[]


Penulis adalah seorag pendidik di SMA Majalaya, Jabar