by

Menimbang Dan Memahami Ucapan Eggi Sudjana, Benarkah Menista Agama?

Furqon Bunyamin Husein
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Persoalan terbitnya Perppu ormas No.2/2017 berkembang menjadi wacana yang lebih kompleks. Berawal saat Eggi Sudjana menolak lahirnya Perppu ormas di Mahkamah Konstitusi. 

Eggi Sudjana dalam penolakannya itu berargumentasi bahwa jika Perppu No.2 Tahun 2017 ini diterima dan disyahkan, maka konsekwensi hukumnya adalah ajaran apa saja yang bertentangan dengan Pancasila atas dasar ketuhanan yang Mahaesa, maka harus dibubarkan. Esensi pernyataan Eggi Sudjana ini merupakan kritik terhadap pemerintah atas diberlakukannya sebuah produk hukum dalam bentuk perppu dengan segala konsekwensinya. 

Pesan dari pernyataan Eggi Sudjana mengandung makna bahwa pemerintah semestinya membatalkan pengesahan Perppu ormas dan mempertimbangkan kembali konsekwensi hukum secara menyeluruh. Dengan disyahkannya Perppu ormas melalui Mahkamah Konstitusi (MK) tentu secara yuridis dan legal formal telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Maka substansi pernyataan Eggi Sudjana terhadap penolakan Perppu ormas bukan pada keinginannya membubarkan agama selain Islam tetapi lebih kepada konsekwensi hukum diberlakukannya Perppu ormas tersebut.

Penekannannya bukan pada kalimat “selain agama Islam harus dibubarkan” tetapi lebih kepada konsekwensi hukum bila Perppu No.2/2017 itu diberlakukan dan atau disyahkan dengan kekuatan hukum tetap maka paham atau ajaran apapun yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan.

Dalam percakapan melalui Whatsapps, Sabtu (7/10/2017) Eggi juga mengatakan, demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia maka Perppu No.2 Tahun 2017 tidak boleh disyahkan dan harus ditolak.
Dua hal penting yang bisa digaris bawahi dari pernyataan Eggi Sudjana adalah pertama, kehadirannya di MK tidak lain hanyalah meminta agar Perppu ormas tidak disyahkan oleh MK dan kedua, agar pemerintah memikirkan kembali dampak sebagai konsekwesi diberlakukannya Perppu ormas yang telah berkekuatan hukum tetap. Eggi melihat bahwa berlakunya Perppu No.2 Tahun 2017 ini bisa saja menyasar kepada nilai dan ajaran yang yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian pelaporan terhadap statement Eggi oleh sekelompok orang ke pihak kepolisian perlu dikaji ulang dengan pemahaman yang lebih mendalam dan proporsional. Kepolisian tentunya tidak semata menerima pelaporan terhadap Eggi Sudjana tetapi memahami pernyataan dan statemen beliau didukung alat bukti dan saksi ahli yang mumpuni.

Di sisi lain, kepolisian juga harus memberi sanksi hukum bagi pelapor yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki bukti kuat terhadap apa yang dilaporkan tersebut. Hal ini untuk menjaga kemurnian hukum dan membatasi masyarakat agar tidak mudah membuat laporan atas sesuatu yang menyangkut hukum itu sendiri.

Kepolisian harus menimbang dan memahami ucapan Eggi Sudjana apakah benar mengandung unsur hate speech dan menista agama?[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =

Rekomendasi Berita