by

Mr. Kan Hiung: Soal Pribumi, Pelapor Berpotensi Menciptakan Perpecahan Akibat SARA

Mr. Kan Hiung, Pengamat sosial dan politik.[dok/pribadi]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Gubernur Anies Baswedan dalam pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, 16 Oktober lalu bicara soal pribumi. Pembicaraan tersebut menjadi wacana hukum karena diadukannya persoalan tersebut ke pihak kepolisian. 
Berikut penjelasan dan pandangan Mr. Kan Hiung, pengamat sosial dan politik, seputar persoalan tersebut.
Menurut pengamatan Kan Hiung, Anies belum dapat di jerat dugaan tindak pidana diskriminasi Ras, karena Beliau baru sebut Pribumi, dan beliau belum menyebut adanya perbedaan antara pribumi dan non pribumi secara mendetail seperti Ras apa saja? suku apa saja? agama apa saja?

“Anies belum bertindak hal-hal yang dapat membuktikan adanya diskriminasi suku atau etnis, ras, dan agama. Jadi secara hukum, saya simpulkan bahwa belum ada bukti yang cukup dan juga belum ada korbannya.” Ujar Mr. Kan Hiung dalam rilis yang dikirim ke radarindonesianews.com,  Kamis [19/10].

Saat ini lanjut Kan, yang mengaku jadi korban itu mengada-ngada saja, karena mereka yang saat ini merasa jadi korban itu tidak akan mampu membuktikan dirinya telah mengalami kerugian baik secara imateril maupun materil.

“Untuk itu saya sarankan team kuasa hukum dari pihak Anies buat laporan balik terhadap pelapor, bahwa yang dilakukan si pelapor telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, dugaan menghina terhadap suatu penguasa atau badan umum pasal 207 KUHP.” Tambah Kan Hiung.

Justru tambah Pengamat sosial dan politik ini, dirinya melihat apa yang dilakukan si pelapor berpotensi menciptakan kegaduhan hingga bahaya perpecahan antara suku, ras dan agama, jadi yang si pelapor lakukan ini saya curiga si pelaporlah yang mengada-ngada dan mengakui dirinya sebagai perbedaan dengan warga Negara Indonesia.

“Karena kemungkinan Anies menyebut Pribumi adalah seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki status resmi Warga Negara Indonesia, dan juga Anies tidak bermaksud membuat perbedaan deskriminasi etnis atau suku, ras dan agama”. Imbuh Mr. Kan.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + two =

Rekomendasi Berita