by

Mr. Kan Hiung: Teori Teokrasi, Yuridis Dan Kekuasaan Dalam Sebuah Negara

Mr. Kan Hiung, Pengamat hukum dan politik

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menurut pendapat para pakar dan berdasarkan pengamatan saya pribadi tentang ketiga teori tersebut, mana yang lebih cenderung digunakan oleh pemerintahan Indonesia?

Sebelum saya memberikan pendapat tentang teori manakah yang lebih cenderung digunakan oleh pemerintahan Indonesia di antara ketiga teori tersebut, saya ingin menjelaskan lebih dahulu pengertian dari ketiga teori tersebut.
Kesatu, pengertian teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Kata “teokrasi” berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia). θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh wakil tuhan”.
Di dalam pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem teori teokrasi, kecuali digunakan menyangkut bagian dari teori teokrasi tersebut seperti saat seseorang pejabat tinggi negara pertama kali dilantik harus melakukan sebuah sumpah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski demikian, tidak sedikit dari mereka yang melakukan sumpah, pada akhirnya melanggar sumpah.
Perlu kita ketahui juga di dalam pemerintahan Indonesia tidak menggunakan sistem hukum agama. Hukum agama dianggap hukum tidak tertulis (unwritten law) dan hanya kental digunakan oleh beberapa provinsi yang memiliki status daerah istimewa dan sebagainya, selebihnya Indonesia cenderung menggunakan hukum tertulis atau hukum positif ( written law or positive law ).
Kedua, pengertian teori yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum baik secara tulisan yang telah disahkan oleh pemerintah (undang – undang) maupun lisan yang telah disahkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa, maksudnya seseorang haruslah mematuhinya.
Di dalam teori yuridis, hukum secara tertulis memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar adalah pemerintah atau pihak berwenang. Sedangkan hukum secara lisan seperti hukum adat dan hukum agama, yang memberikan sanksi adalah masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia juga tidak menganut sistem teori yuridis tetapi lebih cenderung menggunakan sistem hukum tertulis atau hukum positif.
Adapun hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia seperti hukum adat dan hukum agama hanya dapat digunakan oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti hukum adat Bali, Aceh, Batak ( tapanuli ), Dayak, Bugis Makasar, Papua, Sunda, dan sebagainya.
Ketiga, teori kekuasaan, pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Secara umum kekuasaan negara dapat diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga negara.
Kekuasaan negara menurut pendapat salah seorang pakar Ilmu negara Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Konsep Montesquieu dikenal dengan konsep Trias Politika. Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut.
1) Kekuasaan Legislatif,  rule making function adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.Ini yang bersifat mengatur peraturan-peraturan.
2) Kekuasaan Eksekutif,  rule application function adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ini yang bersifat melaksanakan peraturan-peraturan.
3) Kekuasaan Yudikatif, rule adjudication function adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ini yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan.
Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.
Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia atau HAM itu dijamin dan dipertaruhkan.
Dalam perkembangannya, meskipun ketiga kekuasaan ini sudah dipisahkan, ada kalanya diperlukan check and balance (pengawasan dan keseimbangan) di antara mereka, yakni setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Prinsip check and balance disebut ” the four branches ” legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media.
Di sini, media dianggap sebagai kekuatan demokrasi keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.
Sedangkan kita ketahui saat ini yang terjadi di Indonesia para pemilik media massa rata-rata memiliki peran serta yang kuat dalam berpolitik. Sehingga sering kali kita duga beberapa media massa sudah tidak sepenuhnya menjalankan fungsi kode etik jurnalistik.
Sesungguhnya Indonesia menganut sistem teori kekuasaan dan atau sistem teori trias politika akan tetapi, faktanya ajaran trias politika tidak diterapkan secara utuh dalam praktik kekuasaan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
Trias politika yang dikembangkan di Indonesia cenderung menggunakan sistem pembagian kekuasaan sedangkan konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan.
Dengan fakta demikian, pemerintahan Indonesia lebih cenderung menggunakan sistem trias politika campuran, karena pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan sistem ajaran trias politika.
Berdasarkan fakta tersebut, di dalam praktik menjalankan pemerintahan, sering kali kita duga adanya saling intervensi di antara ketiga lembaga ekesekutif, legislatif dan yudikatif.
Dan juga kenyataannya, di dalam sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia  yang lebih cenderung dan cukup banyak berperan utama adalah partai politik dan koalisinya yang sedang berkuasa. Di sinilah tampak bahwa yang lebih berperan utama adalah satu badan dan badan pendukungnya, dikarenakan banyak terjadi praktik pembagian kekuasaan.
Sebuah alasan yang kuat bahwa cukup banyak kasus di Indonesia  yang sudah masuk kedalam proses hukum dan pada akhirnya tidak ada hasil yang sesuai dengan ilmu hukum dan unsur independent yang dimaksud dalam ajaran trias politika tersebut.
Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang atau satu badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah satu sama lain.[]

Comment

Rekomendasi Berita