Penulis: Siti Asiyah Nurjanah, S.Pd. | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sebagaimana dilansir Kompas.com (13/5/2026), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masa depan dan pasar kerja.
Kemendikti Saintek juga akan menyusun daftar prodi yang dianggap dibutuhkan berdasarkan kajian Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan akademisi. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma), misalnya, menolak penutupan prodi hanya karena tidak sesuai kebutuhan pasar. Mereka menilai kampus bukan sekadar pabrik pencetak tenaga kerja.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memilih penyesuaian kurikulum dibanding menutup prodi. Adapun Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut evaluasi prodi merupakan hal rutin, termasuk kemungkinan membuka, menutup, atau menggabungkan program studi.
Pendidikan sejatinya merupakan fondasi penting bagi sebuah negara. Melalui pendidikan, kualitas generasi dibangun untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
Namun, arah kebijakan pendidikan hari ini justru menunjukkan pergeseran orientasi. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai sarana membangun manusia berilmu dan berkepribadian mulia, melainkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi semata.
Kondisi ini tidak lepas dari penerapan sistem sekuler liberal yang menjadikan materi dan keuntungan ekonomi sebagai ukuran utama. Dalam sistem tersebut, rakyat sering kali dipandang hanya sebagai roda penggerak ekonomi negara. Akibatnya, kampus perlahan berubah fungsi menjadi tempat produksi tenaga kerja bagi industri, bukan lagi pusat lahirnya intelektual pembangun peradaban.
Lebih jauh, kebijakan pendidikan kerap dipengaruhi kepentingan pemilik modal dan kebutuhan pasar global. Negara pun tampak lepas tangan dalam menjalankan tanggung jawabnya membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk melayani kepentingan rakyat.
Pendidikan akhirnya kehilangan ruh pembentukan karakter dan keilmuan yang hakiki, lalu bergeser menjadi mesin pencetak pekerja.
Berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler, Islam memandang pendidikan sebagai tanggung jawab langsung negara. Negara berkewajiban mencetak SDM ahli di berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat dan pelayanan terhadap rakyat.
Karena itu, dalam Islam, negara memiliki peran penuh dalam menentukan visi pendidikan, kurikulum, pembiayaan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Pendidikan dalam islam tidak tunduk pada tekanan pasar maupun kepentingan asing, tetapi berlandaskan syariat. Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa sistem pendidikan Islam mampu melahirkan generasi unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki ketakwaan yang kuat.
Pada masa Abbasiyah lahir ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Al-Haitham, serta Ibnu Khaldun. Sementara pada masa Kesultanan Utsmaniyah muncul sosok Muhammad Al-Fatih yang dikenal sebagai pemimpin besar penakluk Konstantinopel.
Generasi cemerlang tersebut lahir dari sistem yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan. Ilmu pengetahuan dan agama tidak dipisahkan, melainkan berjalan beriringan dalam membangun peradaban yang mulia.
Karena itu, sudah seharusnya pendidikan kembali diarahkan untuk membentuk manusia berkualitas, berkepribadian kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Allah Swt. berfirman: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11). Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment