Polri dan TNI Tak Hadir, Tema Diskusi Bergeser

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak menghadiri dialog interaktif “Peta Keamanan Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Antara Hukum dan SARA” di Food Court, Belagio Mall, Jl Mega Kuningan Barat, Kamis (8/12/2016) sore ini.

Kapolri memang mengirimkan Irjen Anton Setiadji (Staf Bidang Sospol Porli), namun meninggalkan lokasi acara tanpa memberi paparan. Sedangkan Panglima TNI sedang berada di Aceh.

Demikian juga Ketua FPI Habib Rizieq yang seharusnya menjadi pembicara, juga tidak hadir karena sakit. Rizieq diwakili Kyai Haji (Buya) Abdul Majid, Ketua FPI DKI Jakarta.

Menurut moderator Arifin Zainal, karena tidak ada TNI dan Polri, tema diskusi pun menjadi bergeser menjadi umum kasus Hukum, HAM, dan SARA yang terjadi belakangan ini.

Dalam pemaparannya, Abdul Majid mengatakan, jika pemerintah tanggap terkait kasus penistaan agama, tidak akan pernah ada Aksi Bela Islam (ABI) 1-3. “Kami sangat mengharapkan negara kita aman dan tentram, kami juga hanya mengharapkan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat,” katanya. Jika setelah ABI 3 si penista agama masih belum dipenjara, katanya, FPI akan mengadakan revolusi.

Sedangkan menurut pakar hukum Budi Yusuf, masalah yang sedang dihadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah murni masalah hukum, bukan SARA. “Jangan sampai kita yang memiliki keyakinan sendiri jangan ikut campur keyakinan orang lain. Kasus penistaan agama sebenarnya telah ada dari dulu dan semua tersangkanya langsung ditahan, tetapi kasus Ahok ini sangat beda sekali (diskriminasi),” katanya.

Menurut dia, hal inilah yang menjadi penyebab ABI jilid 1-3. Jika aparat bekerja secara profesional dan tidak ada diskriminasi, tidak mungkin ada ABI jilid 1-3.

Sedangkan Sebastian Simanjuntak dari Gerakan Pribumi Indonesia(Geprindo) mengatakan, sebenarnya jika tidak ada Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 pasti akan aman, karena dari awal Ahok sering melakukan tindakan kontroversial. “Awalnya kami simpatik dengan Ahok, namun seiring berjalannya waktu kami menjadi tidak simpatik lagi dengan beliau, karena sikapnya tersebut,” katanya.

Dia yakni Ahok adalah orang yang dipercaya untuk mengamankan proyek reklamasi. “Jika posisi Ahok masih dipertahankan, saya punya kemungkinan akan terjadi perpecahan di masyarakat. Seharusnya TNI dan Polri sudah bisa mengambil tindakan agar bisa menyelematkan negara ini dari perpecahan,” kata Sebastian Simanjuntak. (dan/tb)