 |
| Puji Yuli, Penulis |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Negeri ini zamrud khatulistiwa Laksana mutu manikam kaya akan sumber daya alam mulai dari emas, perak, tembaga maupun minyak bumi. Kekayaan alam negeri ini tentunya bisa digunakan untuk menopang kemandirian perekonomian Indonesia.
Kalau kita lihat kekayaan sumber daya alam di bumi Papua ini bisa digunakan untuk menggerakkan kemandirian perekonomian dan APBN negeri ini menuju kemajuan pembangunan. Terutama tambang emas dan tembaga di bumi Papua yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh PT Freeport.
Ternyata keberadaan PT Freeport sebagai pemegang saham kontrak karya atas tambang emas dan tembaga di bumi Papua cenderung merugikan perekonomian negeri ini. Adanya kontrak karya PT Freeport maka rakyat Papua maupun negeri ini tidak bisa bebas memiliki juga melakukan pengolahan atas tambang emas dan tembaga untuk menopang kemandirian roda perekonomian.
Hal ini terjadi karena adanya privatisasi sektor pertambangan yang kepemilikannya beralih kepada PT Freeport. Selain itu PT Freeport kurang taat dalam administrasi perpajakan maupun pembayaran pajak ke negeri ini. Padahal pajak itu sumber utama APBN untuk mengendalikan kemandirian roda perekonomian maupun pembangunan negeri ini.
Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian negeri ini khususnya rakyat Papua utamanya terkait bidang pertambangan, perdagangan dan industri. Kondisi ini semakin meningkatkan angka kemiskinan masyarakat. Sungguh aneh negeri ini, kaya akan sumber daya alam berupa emas dan tembaga yang besar tetapi mempunyai utang luar negeri yang sangat besar.
Kondisi perekonomian negeri ini semakin miris dan terpuruk apabila PT Freeport masih dipertahankan untuk kontrak karya pertambangan di bumi Papua. Sudah saatnya negeri Indonesia ini mengambil langkah cepat untuk pengelolaan tambang emas dan tembaga di bumi Papua.
Ternyata Presiden Joko Widodo (JOKOWI) bersyukur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau dikenal dengan nama INALUM Holding BUMN tambang telah mencapai kesepakatan dengan PT Freeport MC Moran soal akuisisi saham 51% saham PT Freeport Indonesia.
Sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. https://m.liputan6.com/bisnis/read/3587848/caplok-freeport-ini-5-keuntungan-untuk-indonesia).
Sudah seharusnya pengelolaan tambang emas dan tembaga di bumi Papua oleh negara sebesar 100 %. Hal ini sesuai dengan amanat Undang undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Dimana bumi, air dan kekayaan alam (termasuk emas dan tembaga) di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Karena efektivitas maupun produktifitas pengelolaan sumber daya alam (emas dan tembaga) di Papua oleh negara itu mampu menyelesaikan permasalahan kemandirian perekonomian seperti perkara kemiskinan, pengangguran maupun utang negara.
Oleh karena itu, pengelolaan tambang emas dan tembaga di bumi Papua itu harus diserahkan kepada negara bukan individu, swasta maupun pihak asing. Hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum dan kemandirian perekonomian rakyat.
Dengan begitu tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat di negeri ini. Kita semua dapat mengambil pelajaran dari fenomena PT Freeport dan perekonomian negeri ini yang mengalami kerugian akibat sistem ekonomi kapitalisme liberalisme atas pengelolaan sumber daya alam.[]
Penulis adalah anggota Women Movement Institute
Comment