Qiya Amaliah Syahidah: Anti Kritik, Rakyat Tak berkutik

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Gonjang ganjing tentang divestasi saham PT Freeport ternyata belum berakhir. Sejak wacana ini digulirkan tahun lalu, hingga kini terus menuai kritikkan. Salah satunya, datang dari internal BUMN itu sendiri.

Sayangnya,  kritikan yang sifatnya membangun dan bermanfaat untuk negeri ini justru direspon bak ancaman. Kepanikan rezim begitu nyata, ketika membungkam kritik dan nasihat dari rakyaknya sendiri. Seperti yang dialami oleh Muhammad Said Didu, yang diberhentikan dari jabatan komisaris BUMN.

Pemberhentian Said Didu ini yang diketahui karena Said Didu mengkritik keras masalah Kebijakan Pemerintah divestasi saham freeport. Said Didu menuliskan dalam tweetnya soal pembelian saham, dampak lingkungan, pajak, hingga mengenai pengendali freeport. Said Didu juga mengkritik mengenai Freeport Mc Moran yang akhirnya dapat menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah.

Said Didu mengakui bahwa dirinya memiliki pandangan berbeda terkait akuisisi Freeport. Karena menurutnya terdapat potensi yang menimbulkan permasalahan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam jangka pendek. Ia menilai Inalum tidak memiliki kecukupan dana untuk membayar utang baik pokok dan bunga. Karena untuk membeli 51% saham Freeport, Inalum sudah utang US$ 4 miliar. Lalu Inalum akan pinjam lagi untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah. Dengan kondisi seperti ini, pada 2019 Inalum berpotensi mengalami kesulitan keuangan.

Menurut Said Didu, dalam konteks transaksi pembelian 51% saham tersebut justru cenderung menguntungkan Freeport McMoRan. Seperti misalnya mendapatkan kepastian operasi hingga 2041, dapat uang tunai US$ 4 miliar dari penjulan 51% saham, mendapatkan kepastian pengelolaan tambang, mendapat Kepasatian pajak, denda atas kerusakan lingkungan hidup tidak dikenakan. Sementara, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari pembelian Freeport. Maka Said melarang pemerintah untuk euforia sesaat (Suara nasional.id, 29/12/2018).

Karena alasan-alasan yang dianggap bersebarangan dengan keputusan pemerintah tersebut, Said Didu akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Menurut Said Didu,  dia diberhentikan bukan karena kinerja tetapi karena tidak sejalan dengan menteri BUMN. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri BUMN mengenai alasan pemberhentian Said Didu karena berseberangan dengan pemerintah.

Sementara itu,  Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah menyebut bahwa Said Didu adalah sosok yang sangat memenuhi kualifikasi untuk kemajuan perusahaan. Fahri bahkan mencantumkan langsung akun Twitter Said Didu dan akun Twitter Kementerian BUMN, tempat Said Didu pernah bekerja sebelum menjadi Komisaris Bukit Asam.

Akar Masalah

Anggapan bahwa kekuasaan  selalu dikontrol, agar tidak menjelma menjadi tiran/dikatator/absolut dan bertindak semena-mena terhadap rakyat yang dipimpin dalam demokrasi ternyata hanya pepesan kosong.

Fakta diatas justru menunjukkan bahwa rezim ini adalah rezim anti kritik dan pro asing. Pasalnya kritikan yang dilontarkan sejatinya untuk kemaslahatan rakyat negeri ini, akan tetapi ditanggapi negatif oleh rezim yang berkuasa.  Lebih condomg pada kepentingan asing dan aseng adalah  penyebab mengapa penguasa selalu membungkam kritik dari rakyatnya sendiri.

Ternyata bagi rezim kepentingan asing dan aseng harus di atas kepentingan rakyat sendiri. Kejadian ini juga membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanyalah omong kosong.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengakui, Pemerintahan di bawah rezim saat ini sangat anti terhadap kritik publik. Sikap anti kritik itu terlihat dengan keputusan pencopotan terhadap orang-orang berada dalam lingkaran mereka yang sering melayangkan kritik atas kinerja Pemerintah.

Lanjut Fadli Zon, sikap anti kritik itu tak hanya kepada orang-orang di lingkaran mereka, tetapi berlaku kepada da’i-da’i yang hendak melakukan syiar (dakwah) Islam. Makin banyak pelarangan-pelarangan terhadap ceramah-ceramah agama, bahkan sudah banyak  ustadz dan kyai yang jadi korban. Tak sampai disitu, Fadli Zon juga mengklaim, aparat keamanan ikut mendukung sikap anti kritik trrsebut (Fajar.co.id, 07/09/2018). 

Solusi Islam

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur aspek ritual saja. Tapi meliputi seluruh aspek kehidupan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan. 

Syariat Islam telah menggambarkan akan ada penguasa-penguasa yang zalim dalam kepeminpinan, serta bagaimana seharusnya kaum Muslimim bersikap. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dari Ibn Umar. 

“Akan ada para pemimpin yang memimpin kalian dengan perkara-perkara yang mereka tidak laksanakan.  Karena itu Siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka maka ia bukan golonganku , dan aku juga bukan termasuk golongannya, telaga al-Haudh sejali-kali tidak akan bermanfaat bagiku.” (HR. Imam Ahmad) 

Maka mengkritik penguasa bagian dari aktivitas yang diwajibkan.  Bahkan dianggap jihad yang paling utama. Sebagaimana penuturan dari Abu Said al-Khudri. Rasulullah Saw bersabda yang artinya, “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim,” (HR. Ahmad) 

Maka alergi terhadap kritik, tidak akan terjadi jika sistem politik Islam diterapkan. Rakyat boleh mengkritik dan menegur penguasa karena merupakan kewajiban yang disyariatkan kepada mereka, meski nyawa jadi taruhannya. 

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya, “Pemimpin para syuhadah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa Zalim, lalu dia memerintahnya dengan kemakrufan dan melarangnya dari kemungkaran,  kemudian penguasa itu membunuhnya. ” (HR. Al-Hakim) 

Dengan demikian, hanya sistem politik Islam saja pastinya, yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang haus akan kritik dari rakyatnya.  Bahkan kritik itu boleh ditujukan langsung kepada Khalifah yang memimpin. Sehingga Khalifah/penguasa bisa memperbaiki diri dari kebijakan yang diambilnya untuk ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan Islam atau tidak, Seperti kisah Umar bin Khatab yang menerima kritikan dari seorang wanita terkait kebijakannya dalam membatasi mahar. Wallahu a’lam bishowab.[]

*Anggota komunitas Muslimah Media Konawe