by

Arief Poyuono: Jokowi Harus Dukung Program Kredit Pemilikan Rumah Tanpa DP

Arief Poyuono.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Arief Poyuono, Waketum Gerindra merespon pernyataan salah seorang pembantu Presiden RI, Joko Widodo, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang angkat bicara mengenai program pembiayaan perumahan bebas uang muka yang dinilainya kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.

Padahal sebelumnya telah menjadi perbincangan terutama sejak pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno menyampaikan penawaran tersebut sebagai salah satu janji kampanyenya dalam ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang tengah berlangsung.

Terkait polemik pandangan di atas, menurut pandangan Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengatakan,”Program KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta dan di luar Jakarta harus didukung. Sebab ini sebuah langkah untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan pas atau di bawah 5 juta rupiah,” demikian tukasnya, Sabtu (25/2) di Jakarta.

Sementara, sambungnya, kalau Menteri PUPR gagal paham terkait program Trisakti Nawacitanya Joko Widodo untuk menyediakan kepemilikan  Perumahan untuk rakyat yang tidak sepaham dengan KPR tanpa DP,  MENTERI ini yang paling pantas dicopot oleh Joko Widodo,” tudingnya lagi.

Bahkan, lanjut Arief, bila ditelusuri mengenai ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP, bisa diduga dikarenaka  Menteri PUPR lebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang bangun rumah mewah dibanding masyarakat kecil yang tidak punya rumah dan hanya sewa di rumah petakan.

“Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP, itu mah ada baiknya dirubah aturannya peraturannya dan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial tidak boleh statis,” tukasnya lagi.

Ketum FSP BUMN ini juga menambahkan, sebenarnya memang Kredit Tanpa Agunan ( KTA ) yang marak saat ini hingga banyak sms penawaran KTA yang menganggu privasi penguna HP, memang pakai DP segala kalau pinjam KTA.”Padahal cuma pakai Kredit card aja tuh dan banyak pakai data bodong lagi untuk buat kredit cardnya. Akhirnya banyak pinjaman KTA yang macet yang jumlahnya sudah puluhan trilyun di perbankan nasional,” imbuhnya.

“Itulah yang menyebabkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) melebihi batasan yang ditentukan dan bisa mengarah bank beku operasi,” jelasnya.

Maka itulah, ARIEF menyarankan Presiden, sebaiknya jangan dengar menteri  PUPR yang gagal paham Nawacita dan lebih baik di pecat aja,” pungkas Arief memaparkan.[Nicholas]

Comment