by

Zulaika: Pesta Demokrasi Usai, Rakyat Berduka

Zulaika

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pesta demokrasi telah usai. Banyak pendukung bersedih karena pasangan calon yang didukungnya kalah tapi banyak pula pendukung bergembira karena pasangan calon yang didukungnya menang. Namun ada yang berbeda dengan Pemilihan umum (Pemilu) kali ini. Bahkan beberapa media internasional menyebut Pemilu kali ini sebagai “The world’s largest direct presidential election” atau pemilihan presiden secara langsung terbesar di dunia seperti yang dilansir oleh harian New York Times. Sementara CNN menyebut Pemilu di Indonesia merupakan “satu hari pemungutan suara paling rumit” yang pernah dilakukan.

Distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan surat suara hingga surat suara tercoblos lebih dulu merupakan kendala-kendala yang dialami beberapa daerah di Indonesia. Deretan kasus ini menunjukkan bahwa KPU khususnya dan demokrasi pada umumnya telah gagal dalam menjalankan Pemilu yang diklaim bersifat Luber (langsung, umum, bebas, rahasia).
Bukan itu saja, Pemilu kali ini pun menelan biaya yang fantastis! Berbagai pihak menyebutkan biaya yang dikeluarkan untuk Pemilu 2019 ini mencapai Rp 25 triliun. Jumlah tersebut tentu jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya walaupun sama-sama menghabiskan banyak dana. Anggaran Pemilu 2019 ini mengalami kenaikan hingga 61 persen dibanding anggaran Pemilu 2014 lalu yang membutuhkan anggaran Rp 15,62 triliun. Sungguh jumlah yang luar biasa fantastis dalam rangka merayakan pesta demokrasi yang tiap lima tahun sekali dilaksanakan.
Bukan hanya menelan banyak biaya tapi juga menelan banyak korban jiwa. Dari seluruh KPPS yang mengalami musibah, tercatat 667 orang,119 jiwa dinyatakan meninggal dunia dan 548 orang jatuh sakit. Seluruh KPPS yang mengalami musibah ini tersebar di 25 provinsi. Penyebab mereka meninggal dan jatuh sakit adalah karena faktor kelelahan. Mereka harus bertugas hingga larut malam, mengurus surat suara yang kurang atau rusak, mengawal jalannya pemilu hingga menghitung surat suara. 
Hal ini tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran anggota KPPS. Bahkan ada beberapa orang dari mereka hingga mengalami tifus dan stroke.
Banyaknya kerugian yang dituai negara karena pesta demokrasi ini seolah tidak menjadi masalah besar bagi pemerintah. Biaya fantastis yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi ini sungguh membuat dada sesak. Bagaimana tidak, jika dibandingkan dengan keadaan rakyat yang makin terpuruk baik dari segi pendidikan, ekonomi dan berbagai masalah lainnya yang melanda penduduk negeri ini. Tengok saja angka kemiskinan yang konon katanya telah menurun. Namun di sisi lain masih banyak pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan kerja, ditambah lagi rakyat mesti bersaing dengan tenaga kerja asing, para petani harus bersaing dengan banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Jika seperti itu, benarkah angka kemiskinan di negeri ini menurun? disamping itu, bila melihat kondisi dalam negeri yang kian semrawut mulai dari hukum yang pincang, sumber daya alam yang tergadai, utang yang makin bertumpuk dan berbagai masalah lain yang tak terhitung jumlahnya. Sementara dilain pihak, para penguasa seolah memaksakan terlaksananya pesta demokrasi yang menyedot banyak anggaran. Terlebih pada saat menggunakan dana yang berasal dari rakyat di tengah kondisi dalam negeri yang tidak stabil. Kesemuanya itu terjadi karena diterapkannya sistem demokrasi yang memang berbiaya mahal dengan asas sekularisme dimana menjauhkan peran agama dari pengurusan permasalahan kehidupan.
Berbanding terbalik dengan pemilihan pemimpin dalam sistem Islam tidak memerlukan waktu lama, terlebih biaya yang banyak. Sebab, kekuasaan bukanlah sesuatu yang menjadi rebutan, mengingat memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah SWT kelak. 
Adapun sistem memilih pemimpin negara dalam Islam, maka salah satu sistem yang telah diterapkan para sahabat Nabi (sebagai generasi yang paling memahami Islam) adalah sistem syura (diskusi ilmiah) yang dilakukan para pakar yang telah berpengalaman pada setiap bidang dan memegang prinsip kejujuran. Sedangkan rakyat dengan keterbatasan pengetahuan mereka tentang setiap bidang pemerintahan, tentu saja tidak berkompeten untuk memilih pemimpin. Tentu pilihan beserta alasannya yang berasal dari orang-orang ahli dan jujur tidaklah sama dengan pilihan beserta alasannya yang berasal dari orang-orang yang bukan ahli sekalipun jujur. Sistem syura seperti ini dapat diterapkan dan rakyat dapat menerima tatkala setiap atau mayoritas lapisan masyarakat  berpegang teguh pada hukum syara. Sehingga pemilihan tersebut benar-benar didasarkan atas asas ketakwaan dalam rangka meraih ridha Allah semata, bukan yang lain.
Oleh karena itu saatnya umat mencampakkan sistem demokrasi yang telah cacat dari sejak kelahirannya dan demikian bertentangan dengan asas Islam dalam setiap aspeknya. Saatnya umat kembali pada teladan Rasulullah Saw dalam membina masyarakat yang majemuk namun tetap sejahtera dalam naungan institusi Daulah Islam dengan menerapkan syariat Islam kaffah.Wallahu a’lam bi ash shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita