by

Adinda Putri, S. T., M.T: Indonesia Beralih Pada Ekonomi Syariah?

Adinda Putri, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Indonesia telah masuk dalam kategori Top 5 Destinasi Pariwisata Halal Dunia dengan penerimaan devisa negara mencapai US$ 13 miliar, yang berkontribusi terhadap PDB sebesar US$ 57,9 miliar (UNWTO Highlights, 2016). Tahun 2020 sektor pariwisata diproyeksikan menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan devisa negara.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang P.S Brodjonegoro,” Sektor pariwisata halal memiliki peluang yang besar mendorong ekonomi Indonesia untuk global. Pariwisata halal menjadi salah satu potensi terbesar dalam industri syariah. Sektor tersebut menduduki peringkat keempat untuk konsumsi halal dengan nilai konsumsi sebesar 9,7 miliar dollar AS. Mengingat besarnya pangsa pasar ekonomi, maka sudah sepatutnya dikembangkan, membangun sinergi untuk meningkatkan peran pada sektor ekonomi riil syariah secara global.”
Di tengah keterpurukan perekonomian Indonesia yang terjadi akibat penerapan kapitalisme, jajaran pejabat pemerintahan menjadikan ekonomi syariah sebagai potensi besar yang harus dikembangkan. Sinergi antara Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang ekonomi syariah didorong untuk menciptakan program-program agar Indonesia menjadi pionir ekonomi syariah dunia. 
Di sisi lain, perlu dipertanyakan, apakah standar syariah yang sebenarnya diusung oleh pemerintah telah sesuai dengan hukum syariah Islam? 
Perlu kiranya menilik pada sektor industri tambang dan pengelolaan sumber daya alam milik umum di negeri ini yang memiliki potensi sangat besar bagi bangsa namun tidak pernah ada gagasan pemerintah untuk mengelola dengan mengusung semangat syariah Islam, hingga kini masih mengelola dengan mengandalkan privatisasi dan intervensi investor. 
Karena itu, menanggapi gagasan ekonomi syariah Islam yang diusung oleh pemerintah ini perlu dipahami bahwa tak dapat dipungkiri dalam iklim sekulerisme yang melingkupi Indonesia pada kenyataannya tidak menjadikan sistem kehidupan penduduknya berjalan sesuai tolok ukur standar kebenaran syariah Islam, meski jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. 
Bila demikian, maka penerapan ekonomi syariah Indonesia tidak akan pernah terwujud sebagaimana konsep syariah Islam. Penerapan Ekonomi Islam harus berpadu dengan sistem politik dan pemerintahan Islam. Penerapan syariah Islam harus dipahami secara holistis. 
Islam memandang bahwa meski industri wisata dapat menjadi salah satu sumber devisa, tetapi tidak akan dijadikan sebagai sumber perekonomian. Tujuan utama pengembangan bidang pariwisata dalam Islam hanyalah sebagai sarana untuk mendekatkan masyarakat kepada Sang Pencipta melalui keindahan alam yang telah diciptakan. 
Islam mengatur bahwa negara mempunyai empat sumber tetap bagi perekonomiannya, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Keempat sumber inilah yang menjadi tulang punggung bagi negara dalam membiayai perekonomianya. Selain keempat sumber tetap ini, negara juga mempunyai sumber lain, baik melalui pintu zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah.
Karena itu, jika pemerintah serius untuk beralih pada ekonomi syariah, tentu juga mendorong penerapan syariah Islam secara holistis. Bukan hanya label ekonomi syariah tanpa makna. []
Penulis aktif di Komunitas Intelektual Muslimah Aceh

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =

Rekomendasi Berita