by

Meldawati, AMK: Disvestasi Freeport, Jebakan Ataukah Pencitraan Politik 2019?

Meldawati, AMK, Penulis (Kanan) bersama keluarga
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pergulatan politik tahun 2019 mendatang, pemerintah memberikan kejutan kepada masyarakat dengan melakukan kesepakatan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) dengan Freeport McMoRan terkait divestasi 51% saham PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Kesepakatan tersebut menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. 
Salah satunya adalah respon yang diungkapkan oleh Mantan Menteri Keuangan Era Orde Baru, Fuad Bawazier. Menurutnya, Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT. Inalum (Persero) dengan Freeport McMoRan terkait divestasi 51% saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) disebut sebagai pencitraan dan gombal. (Detikfinance.com).
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Fuad Bawazier, Tokoh Nasional sekaligus Mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais juga menyatakan bahwa Kesepakatan disvestasi Saham Freeport adalah upaya membohongi rakyat dan sebagaimana diketahui bahwa PT. Freeport adalah perusahaan pengemplang pajak negara. Oleh karenanya, lebih jauh Beliau meminta agar aktifitas PT. Freeport di tutup saja dan seluruh asetnya dinasionalisasikan. (Detikfinance.com).
Penulis bersama remaja binaan
Sejatinya, esensi perjanjian divestasi Freeport adalah perangkap memperpanjang perampokan emas milik rakyat, juga merupakan sebuah tipuan dan jebakan.
Divestasi Adalah Jebakan
Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. 
Ada empat motif perusahaan melakukan divestasi antara lain:
(1) melepas bisnis yang bukan core operations, sehingga perusahaan bisa lebih fokus, 
(2) mendapatkan keuntungan berupa uang hasil dari penjualan saham tersebut,
(3) meningkatkan nilai perusahaan,
(4) melepaskan salah satu unit bisnis yang tidak menguntungkan. (Jeff Madura, 2007, h. 606). 
Dengan demikian, divestasi dilakukan semata untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian suatu perusahaan.
Sepertinya divestasi saham akan terus berlanjut sebagai batu loncatan agar PTFI bisa memperpanjang KK hingga 2041, yang sebenarnya bertentangan dengan Undang Undang Minerba.
Alih-alih kesepakatan divestasi saham 51%, tetep saja pemerintah PT. Inalum (Persero) yang merupakan Holding BUMN pertambangan masih mencari dana untuk membayar divestasi 51% saham PT. Freeport Indonesia senilai U$$ 3.85milliar.

Pengelolaan Sumber Daya Aam Dalam Sistem Demokrasi
Dalam memandang kepemilikan pada sistem Demokrasi Kapitalisme, bahwa siapapun bebas mengatur kepemilikan dari kepemilikan individu, umum dan negara. Perekonomian hanya berputar pada segelintir orang saja, sangat wajar ketika sumber daya alam yang harusnya menjadi kepemilikan umum untuk hajat orang banyak, hanya dinikmati oleh para pengusaha dan orang-orang kaya saja. Peran negarapun yang seharusnya mengelola dan mendistribusikan untuk kepentingan rakyat tidak bisa berperan dengan semestinya. Peran negara dalam sistem ini, seperti halnya sebagai regulator saja dan merupakan fatner bisnis dengan para pengusaha dalam hal pengelolaan suber daya alam. 

Islam Mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam
Islam hadir tidak hanya sebagai agama tapi juga sebagai sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.
Allah SWT berfirman: “Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) alquran sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (TQS. An-Nahl:39).
Dalam Islam kekayaan alam adalah kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh penguasa dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu. 
Dalam Islam dijelaskan bahwa, “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).
Sebab kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang rumput dan api) yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak manfaatnya rakyatlah yang semestinya menerima. 
Hanya dngan islamlah rakyat berdaulat atas sumber daya alam dan bisa merasakan kesejahteraan. Wa’allahu’alam bishwab.
Pemerhati Remaja, Kesehatan dan Aktivis Revowriter

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − eleven =

Rekomendasi Berita