by

Aisyah: Kekeringan Bukan Sekadar Masalah Teknis

Aisyah, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak enam kabupaten mengalami kekeringan sejak beberapa bulan terakhirdi Provinsi Aceh. Keenam kabupaten itu yakni Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Timur dan Kota Langsa. Prakirawan Badan Metreologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kantor Bandara Sultan Malikussaleh, Aceh Utara menyebutkan hasil pantauan citra satelit di enam kabupaten itu tidak turun hujan sebulan terakhir. Secara spesifik wilayah terlama tidak turun hujan yaitu kecamatan Matangkuli dan kecamatan Nibong Aceh Utara. 
Berdasarkan citra satelit tidak ada pembentukan awan konvektif atau awan penghujan di kabupaten tersebut. Selain itu kondisi panas sangat menyengat, karena penyinaran kawasan sangat maksimal dan tidak tertutup awan serta suhu udara mencapai 32-33 derajat celcius. BMKG menghimbau kepada petani dengan sistem pengairan tadah hujan agar segera mempersiapkan sumber air untuk pengairan sawah, jika tidak, ribuan hektar padi terancam gagal panen. Warga di beberapa wilayah terpaksa berjalan kaki hingga 1 km untuk mendapatkan air bersih (kompas.com).
Untuk mengatasi gagal panen ini Distanbun Aceh telah menyalurkan sejumlah 325 bantuan mesin pompa air kepada petani di beberapa kabupaten. Untuk sementara daerah yang paling luas terancam kekeringan adalah kabupaten Bireun, kemudian Aceh Besar dan Gayo lues. 
Kekeringan digolongkan menjadi salah satu jenis bencana alam yang ada di dunia, salah satunya juga terjadi di Indonesia. Bencana alam merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya penyebab tertentu. Kekeringan inipun melanda sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi (berita tagar). Akibat kekeringan, masyarakat sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena air di sumur-sumur warga mulai mengering.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan September 2018.
Saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau yang diperkirakan normal dan tidak dipengaruhi El Nino yang menyebabkan kekeringan parah seperti pada 2015. Meski tidak dibarengi dengan El Nino atau anomali suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik ekuator yang membawa dampak kekeringan di Indonesia, namun musim kemarau tahun ini sudah makin terasa dampaknya.
Kekeringan adalah Qadha Allah
Sebagai muslim kita memahami bahwa setiap musibah atau bencana adalah bagian dari Qadha’ Allah termasuk kekeringan ini.
“Katakanlah: ‘Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.’” (TQS. at-Tawbah [9]: 51).
Atas dorongan iman, musibah harus kita sikapi dengan lapang dada, ridha, bersabar, bertawakal kepada-Nya dan mengembalikan semuanya kepada Allah yang Maha kuasa (QS al-Baqarah: 155-157).
Dengan sikap itu, musibah yang datang akan menjadi kebaikan, diantaranya akan mendapat apa yang disabdakan oleh Rasul saw:
“Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah tinggikan dia satu derajat atau Allah hapuskan darinya satu kesalahan”. (HR Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad)
Lebih dari itu, melalui bencana, Allah ingin menunjukkan kekuasaan-Nya kepada manusia. Dengannya Allah juga mengingatkan bahwa manusia itu lemah, akalnya terbatas dan membutuhkan bantuan Allah. Sehingga tidak sepantasnya sombong di hadapan kekuasaan Allah, atau menyangka telah sanggup menguasai dan mengatur dunia seraya meninggalkan petunjuk dari Allah yang Maha Bijaksana.
Faktor Manusia
Meski musibah merupakan qadha’ Allah, namun proses terjadinya bencana dan besarnya dampak bencana banyak dipengaruhi atau akibat ulah manusia. Allah SWT berfirman:
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (TQS. asy-Syura [42]: 30).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyebut kekeringan di sejumlah wilayah di Aceh disebabkan beralihnya fungsi lahan dan hutan menjadi kawasan perumahan. Selain alih fungsi hutan dan lahan, musim kemarau panjang menambah lama kekeringan terjadi pada 18 daerah di Aceh demikian keterangan yang diberikan Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Senin (24/7).
Menurutnya, alih fungsi lahan saat ini belum menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan. Lemahnya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi izin galian pasir juga menghancurkan sumber mata air. Fungsi susunan struktur tanah, apalagi di kawasan hutan, juga sebagai penentu berfungsi atau tidaknya air di suatu daerah. Seperti contoh sekarang ini. Daerah yang menjadi tangkapan air hujan menjadi hilang akibat pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana. 
Debit air sungai besar dan kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak sepekan terakhir mulai menurun dratis akibat kemarau panjang yang melanda daerah itu. Jika sungai-sungai kecil banyak yang sudah kering total, seperti Sungai Krueng Beukah di Desa Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan sudah dua pekan tidak lagi mengalir air. Begitu juga dengan sejumlah sungai kecil lain di perdesaan juga kering.
Buruknya Ri’ayah
Kerusakan ini menunjukkan buruknya ri’ayah atau pengelolaan urusan masyarakat oleh negara. Negara lebih mengedepankan unsur bisnis ketimbang melayani hajat rakyat. Sudah lazim diketahui bahwa pemerintah daerah maupun pusat kerap tunduk pada kepentingan para pengusaha kuat. Termasuk mengalihfungsikan lahan yang semestinya menjadi kawasan resapan air dan pencegah longsor menjadi kawasan bisnis atau pertambangan.
Manajer Penanganan Bencana WALHI Nasional, Mukri Friatna, mengatakan sejumlah perusahaan pertambangan seperti Sinar Mas, Newmont di Lombok Barat, Exxon Mobil di Aceh, dan yang paling punya kontribusi (merusak) adalah Freeport sebagai penyebab bencana (waspada.co.id). Di sisi lain tidak bisa dipungkiri, banyak warga berperilaku buruk, seperti kebiasaan membuang-buang air, boros dalam pemakaian air yang kebanyakan dilakukan oleh rakyat kecil. Namun harus diingat, itu hanya sebagian dari faktor penyebab kekeringan. 
Ada faktor lain, yang mungkin lebih besar, yaitu faktor kerakusan pemilik modal dan orang kaya serta pejabat. Penimbunan situ, hilangnya daerah resapan oleh pembangunan mall, gedung, pemukiman; pembangunan vila sembarangan, penambangan, dan sebagainya, hanyalah sebagian kecil dari wujud kerakusan itu. Ketika lahan telah beralih fungsi, curah hujan sedikit maka bencana kekeringan datang.
Semua itu, bisa terjadi juga diakibatkan kelalaian penguasa dalam menegakkan aturan dan melayani kepentingan masyarakat, dan buruknya ri’ayah atau pengaturan masyarakat. Itu bisa jadi merupakan faktor paling signifikan terjadinya bencana.
Kekeringan sebenarnya bisa dicegah. Potensi bencana yang mengancam bisa dikurangi. Namun data bencana yang ada belum dimanfaatkan optimal. Peta kerawanan bencana, data curah hujan, peringatan pergerakan tanah, peringatan cuaca ekstrem, dan pengalaman bencana sebelumnya tidak dijadikan pembelajaran untuk mengantisipasi bencana. Saat bencana melanda, politisi dan penguasa mencari kambing hitam, menyalahkan penguasa sebelumnya, bahkan menyalahkan hujan, lempar tanggung jawab dan manajemen penanganan bencana tidak terpadu. 
Kepemimpinan pun tidak tampak dalam mengantisipasi, menangani dan mengatasi bencana. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan antar daerah menjadi bukti. Pemerintahlah yang bisa memobilisasi, mengkoordinasi dan memenej semua sumberdaya termasuk swasta dan masyarakat untuk mencegah, mengantisipasi, menangani dan mengatasi bencana, sayangnya hal itu belum terlihat. Masyarakat yang jadi korban bencana harus menjadi korban lagi atas lemah dan tidak efektifnya penanganan bencana.
Saat bencana usai, masyarakat dan pemerintah khususnya, mengalami amnesia bencana; lupa melakukan perbaikan, tidak bertindak sigap dan cepat meluruskan yang salah, gagap melakukan apa yang semestinya dilakukan dan terus mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
Menyempurnakan Perbaikan dan Taubat
Kekeringan bukan sekadar masalah teknis tetapi juga merupakan masalah sistemis ideologis. Sebab masalahnya juga menyangkut tata ruang yang tidak dipatuhi, keserakahan yang membuat daerah hulu digunduli, daerah resapan ditanami gedung dan mall demi pendapatan daerah dan memuaskan nafsu kapitalis, sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, pejabat dan petugas yang tidak kompeten dan abai mengadakan dan mengawasi infrastruktur, penguasa dan politisi yang lalai mengurusi dan menjamin kemaslahatan rakyat, dsb. Semuanya itu saling terkait dan berhulu pada paham politik kapitalisema, ide mendasar bahwa semua itu diserahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis dan ideologi sekuler kapitalisme.
Semua itu merupakan kerusakan (fasad) yang harus diperbaiki dan kemaksiatan yang harus ditaubati. Perbaikan dan taubat yang harus dilakukan tidak cukup pada tingkat individu dan kelompok, tetapi juga pada tingkat masyarakat dan sistem ideologis. Perbaikan, ikhtiar dan taubat harus disempurnakan dengan meninggalkan sistem ideologi kapitalisme demokrasi dan menggantinya dengan sistem ideologi Islam. Dan itu hanya bisa wujudkan melalui penerapan Syariah Islam menyeluruh. Inilah perbaikan, ikhtiar dan taubatan nashuha yang ahrus segera dilakukan dan diwujudkan.[]

Penulis adalah PNS di RSUD. Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Aceh Timur

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − fifteen =

Rekomendasi Berita