by

Rut Sri Wahyuningsih: Menunggu Tak Pasti Tuai Bencana Bertubi-tubi

Rut Sri Wahyuningsih, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sungguh pilu nasib saudara kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum selesai perbaikan bencana gempa terdahulu, pada tanggal 19 Agustus lalu, kembali diguncang gempa. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa berkekuatan 7,0 scala richter (SR) di Lombok NTB merupakan aktivitas terbaru. Tercatat setidaknya ada enam gempa susulan hingga Minggu malam pukul 23.37 dengan kekuatan 5,0-5,8 SR. (Detiknews.com/20/08/2018).
Meskipun sejumlah pihak mendesak agar pemerintah pusat melalui presiden menaikkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional dari status bencana daerah. Namun hingga kini pemerintah memutuskan belum menaikkan status. Penanganan tetap diserahkan pemerintah daerah namun sebagai gantinya akan dikeluarkan peraturan presiden tentang dukungan dari pemerintah pusat . 
Padahal menurut Kepala Bidang Darurat ( BPBD) NTB, semestinya sudah masuk status bencana nasional. Keadaan makin memburuk, masyarakat masih traumatik akibat gempa berturut-turut. Apakah memungkinkan status hanya dilihat dari jumlah korban, sementara infrastruktur dan sarana prasaran sudah rusak, serta masyarakat mengalami trauma berlebih (Tirto.com/20/8/18).
Terlebih jika merujuk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, terdapat lima variabel bagaimana sebuah bencana bisa dinaikkan menjadi status bencana nasional, yaitu: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. UU ini mengatur penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota (Tirto.id/20/08/2018).
Namun di sisi lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan penetapan status bencana nasional pada kejadian di NTB tidak relevan mengingat sudah banyaknya bantuan tenaga yang dikerahkan oleh pemerintah pusat.“Status bencana nasional bisa ada jika pemerintah daerah kolaps,” kata Willem.
Masyarakat dibuat tidak berdaya, harapan yang disematkan kepada pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang mampu mengentaskan mereka dari penderitaan justru menuai derita bertubi-tubi. Maka wajarlah jika kemudian kita menakar seberapa besar tanggung jawab Pemerintah terhadap korban gempa lombok, sungguh miris, penguasa lebih mengutamakan pariwisata dan turis dalam merespon bencana gempa. Sebagaimana yang disampaikan sekretaris kabinet Pramono Anung bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila status bencana alam di Lombok ini menjadi bencana nasional. Menurutnya, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh Pulau Lombok hingga Bali(CNN Indonesia/20/08/2018).
Inilah bukti ketiadaan sensitifitas penguasa kepada rakyatnya. Banyak pihak berbicara seolah- olah merekalah yang paling berwenang menanggulangi bencana. Namun pada kenyataannya mereka telah memperjelas kedudukan antara penjual dan pembeli, yang mengedepankan untung rugi. Bukan sebagai periayah atau pengurus rakyat. Efek berikutnya lambatnya penguasa menyelesaikan masalah kemanusiaan. Sekaligus ini menjadi bukti buruknya penanganan bencana Lombok dan abainya riayah penguasa terhadap rakyat. Penguasa malah sibuk dengan upaya melanggengkan kekuasaan dan pencitraan. Serta income bagi pendapatan nasionalnya maupun daerah.
Islam mewajibkan penguasa bekerja maksimal megurus urusan rakyatnya dengan hukum- hukum syara. Kewajiban ini melekat pada tupoksi seorang pemimpin yg akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.
Dan kita bisa melihat dan mempelajari bagaimana ketika Islam mengatur. Di Turki, untuk menangkal gempa, orang-orang atas perintah khalifah membangun gedung-gedung tahan gempa. Sinan, arsitek Sultan Ahmet yang fenomenal, membangun masjidnya itu dengan konstruksi beton bertulang yang sangat kokoh serta pola-pola lengkung berjenjang yang dapat membagi dan menyalurkan beban secara merata. Semua masjid yang dibangunnya juga diletakkan pada tanah-tanah yang menurut penelitiannya saat itu cukup stabil. Gempa-gempa besar di atas 8 Skala Richter yang terjadi di kemudian hari terbukti tak membuat dampak sedikitpun pada masjid itu, sekalipun banyak gedung modern di Istanbul yang justru roboh.
Bencana-bencana alam selalu ditangkal dengan ikhtiar, tak cukup sekadar tawakkal. Penguasa khilafah Islam menaruh perhatian yang besar agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana. Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun bunker cadangan logistik, hingga melatih masyarakat untuk selalu tanggap darurat. Mereka tahu bagaimana harus mengevakuasi diri dengan cepat, bagaimana menyiapkan barang-barang yang vital selama evakuasi, bagaimana mengurus jenazah yang bertebaran, dan bagaimana merehabilitasi diri pasca kedaruratan. Status bencana tidak dibatasI oleh nasional, regional atau bahkan internasional karena frame berpikir pemimpin negara adalah bagaimana mengembalikan kesejahteraan rakyat bukan untung rugi. Wallahu a’ lam biashowab.[]

Penulis adalah Pengasuh Grup Online Obrolan Wanita Islami ( BROWNIS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 14 =

Rekomendasi Berita