Arief Poyuono: Demi Nama Besar, Sebaiknya Darmin Dan Sri Mulyani Mundur

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono mengemukakan, tidak disangsikan kemampuan seorang Darmin dan Sri mulyani sebagai motor tim ekonominya pemerintah Joko Widodo – JK. Namun ada hal yang harus dibenahi terkait memanajemen perekonomian dan Program program pembangunan nasional. Ini dikatakan Arief kepada redaksi radarindonesianews.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/2).

Menurutnya, program pembangunan ekonomi nasional yang dicanangkan Joko Widodo itu terlalu optimis layaknya mimpi. Karena Jokowi tidak menggunakan methode perencanaan yang tepat.

“Akibatnya program pembangunan yang dicanangkan Joko Widodo itu cuma di awang-awang saja atau lebih besar pasak dari tiang. Di sini terlihat jelas tidak adanya pemikiran dalam membuat sebuah perencanaan,”  Ujarnya.

Arief menilai bahwa kebijakan terhadap program tersebut hanya sebuah gagah-gagahan saja yang berujung mangkrak seperti pembangunan LRT di Palembang dan Cibubur- Jakarta yang tidak terealisasikan secara sempurna.

“Hal ini disebabkan keuangan Adi Karya dan Waskita Karya sudah berdarah-darah memberi dana talangan untuk pembangunan proyek LRT itu  namun proyek LRT Cibubur – Cawang dan Palembang belum ada  kontrak kerja antara pihak pemerintah dengan pihak Kontraktor yakni Adi karya dan Waskita Karya, hingga mengakibatkan tidak dianggarkan di APBN. Sekalipun diangggarkan, negara tidak mempunyai dana cukup.” Bebernya.

Hal ini lanjut Arief, menyalahi Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara, UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, UU Antimonopoli No. 5 tahun 1999, UU dan Peraturan Tentang  Pengadaan Barang dan Jasa.

Oleh karena itulah sambungnya, ke depan, akan menimbulkan masalah hukum dan bisa mangkrak. Karena biaya ditanggung Adikarya dan Waskita Karya sendiri seperti proyek monorel yang hanya menjadi tugu di Jakarta.

“Program Tax Amnesty bukan ide Sri Mulyani. Program pembangunan Infrastruktur 5000 triliun juga bukan ide Darmin dan Sri Mulyani. Artinya, tidak bisa kegagalan ekonomi disalahkan pada Darmin dan Sri Mulyani,” jelasnya.

Program ekonomi khayalan Joko Widodo, tambah Arief, banyak yang dibatalkan dan dipotong anggarannya oleh Sri Mulyani karena APBN yang tidak kuat membiayai. 

“Lebih baik Darmin dan Sri Mulyani mengundurkan diri saja dari pada nama besarnya sebagai ekonom terbaik hancur gara gara Indonesia nanti  krisis moneter dan krisis ekonomi ,” imbuhnya.[GF/Nicholas]