by

Arief Poyuono: Jangan Menuduh Seseorang Menjadi Pelaku Pembunuhan Munir

Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Gerindra.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Mengenai persoalan hilangnya dokumen hasil TPF Munir di Sekneg, Arief
Poyuono,  mengatakan,
janganlah langsung menjadi sebuah polemik dan menuduh seseorang
menjadi pelaku  pembunuhan Munir. Hal ini dikatakan Wakil Ketua umum Gerindra di Jakarta, Rabu (26/10).
“Justru
mestinya sekarang, sebaiknya Polisi turun tangan melakukan penyelidikan
atas hilangnya dokumen tersebut dan Mensegneg yang menghilangkan harus
bertanggung jawab,” imbuhnya lebih lanjut lagi.
Ini mesti harus dianalisa secara jelas, sebab yang dipersoalkan sekarang adalah hilangnya dokumen hasil TPF pembunuhan Munir. 
“Ketika
pihak keluarga Munir meminta Sekneg membuka hasil temuan TPF
terkait pembunuhan Munir dan itu atas putusan Komisi Informasi Publik
(KIP) yang memenangkan gugatan terhadap Sekneg untuk meminta dokumen
hasil TPF Pembunuhan Munir itu,” demikian ungkap Arief.
Hilangnya
dokumen tersebut jelas menjadi tanggung jawab utama sekretariat negara
dan ada konsekwensi hukumnya bila Sekneg tidak bisa menyediakan dokumen
itu, pasalnya masuk dalam kriteria dokumen negara.
“Nah,
tak elok bila akibat hilangnya dokumen tersebut lalu banyak pendapat
yang mengatakan bahwa Hendropriyono (Mantan Kepala BIN) sebagai salah
satu pelaku pembunuhan Munir tersebut,” tukasnya.
Ditambah
lagi, sambung Arief mengatakan aapalagi sudah ada putusan hukum terkait
parameter pelaku pembunuhan Munir seperti Policarpus dan mantan pejabat
BIN Muhdi PR.”Yang mana Muhdi PR dinyatakan oleh hukum tidak terlibat
dan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir,” sampainya lebih
lanjut.
“Lebih baik jangan dulu berkomentar dan
menduga duga bahwa mantan kepala BIN Hendropriyono sebagai tokoh yang
terlibat dalam pembunuhan Munir,” ungkapnya.
Bila
menelusuri lebih mendalam ada baiknya jangan seseorang yang tidak
terlibat sudah diopinikan sebagai orang terlibat mari hormati hukum
karena negara Indonesia adalah negara hukum.”Biar semua menjadi terang
benderang terkait pembunuhan Munir yang merupakan sebuah kejahatan
Demokrasi dan Kemanusian,” tuturnya lagi.
“Sebaiknya
jangan beropini yang tidak jelas tanpa bukti yang akhirnya nama
seseorang jadi tercoreng di muka umum. Begitu pernyataan SBY yang agak
tendensius mengarah ke Megawati sebagai orang yang dianggap bertanggung
jawab atas terbunuhnya Munir,” jelasnya.
“Sebab
justru kematian Munir itu terjadi saat Pilpres menuju putaran ke dua
yang jelas-jelas merugikan Megawati saat itu,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita