by

Bebas Visa Kunjungan Dan Banjirnya TKA Di Indonesia

TB Hasanudi saat sampaikan paparan.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – TB Hasanudin, anggota DPR RI Komisi I menekankan pentingnya pengawasan terkait penerapan kebijakan bebas visa yang dilakukan pemerintah.
 
”Pengawasan merupakan yang paling sulit, serta terkait
masalah keamanan negara yang akan berdampak pada membanjirnya tenaga kerja
asing (TKA), sehingga menimbulkan masalah keamanan,” ujarnya dalam seminar nasional “Kebijakan
Bebas Visa Kunjungan dan Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) di
Indonesia” yang digelar oleh KMI di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
Sejauh ini
kebijakan bebas visa kunjungan dan membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA)
yang diduga masuk ke Indonesia menjadi issuenya yang belakangan merebak dianggap akan berimbas terhadap masalah keamanan negara, di satu sisi
ada juga pandangan kalau kebijakan tetap dilakukan karena manfaat
diperoleh negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
dari PDI Perjuangan ini menyampaikan, ada tiga (3) hal yang patut
diperhatikan dan butuh pengawasan.”Seperti kerentanan terhadap konflik
sosial, perbedaan bahasa yang tidak saling mengerti, perbedaan sosial
budaya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan bermunculan lokalisasi
(pelacuran tertutup), dan juga rotasi penjualan minuman keras tertutup,” 
Tambah Hasanuddin dalam seminar yang digelar oleh KMI di Hotel Century Park Senayan ini.
TB Hasanuddin melihat kurangnya penyelidikan dan pemerhatian narkoba dan lain
sebagainya. Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan kasus penyelundupan narkotika yang modusnya lewat di dalam tiang
beton, tabung pipa yang mau dipakai untuk bahan konstruksi, dimana
narkoba disusupkan hingga bisa masuk mencapai sekitar 20-30 kg. 
Harusnya warga negara kita yang kesana. Ini
keluar saja setengah mati namun yang masuk begitu longgar. Upah yang
lebih tinggi dengan level yang sama. Akomodasi yang lebih baik juga
diperoleh tenaga kerja asing. Masalahnya kebijakan tentang investasi
dari luar ke dalam negeri,” tukasnya menambahkan. 
Seharusnya menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan itu
pemerintah memperkuat ketenagakerjaan lokal dengan 4 arah
kepentingan, dengan  melindungi hak tenaga kerja Indonesia, menjadikan
tenaga kerja lokal sebagai tuan rumah di negara sendiri, adanya
peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia dan menjamin terselenggaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Sejauh ini, ujar TB
Hasanudin, upaya telah dibicarakan dengan Pemerintah di mana
visa bebas terhadap 100 negara akan dibicarakan kembali. Harus ada beberapa negara yang mesti di stop (akan dianalisa dan
upayakan yang efektif untuk di stop). Soalnya, kalau hanya memberikan kemudorotan bagi bangsa dan negara ada baiknya di stop saja.
“Ada baiknya diselesaikan secara adat
antara Pemerintah, DPR. Meningkatkan sinergi, atas dampak terkait
tenaga kerja. Dan untuk pengawasan tentunya perlu bantuan pula dari
pihak masyarakat luas pula. Regulasinya, Perpres, Kepress, Peraturan
Menterinya, Undang-undang itu bukan Al Quran, bukan Injil, bila tidak
cocok, bisa direvisi. Silahkan beri masukan. Pemilik negeri ini kita
semua,” imbuhnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =

Rekomendasi Berita