by

Dewi Ratnasari : Simpelnya Pergantian Pemimpin Dalam Islam

Dewi Ratnasari 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Padahal Rp. 24 Triliun sudah melayang. 100 lebih manusia wafat dalam tugas. 7000 pelanggaran tercatat. Kekacauan politik dan ketidakpercayaan rakyat pada penyelenggara pemilu. Itulah segelintir poin yang terjadi pada hajatan pemilu kali ini. Ruwet, kacau, penuh kecurangan. Biaya pemilu yang mahal menjadi penyebab utama kecurangan dan menghalalkan segala cara agar para caleg atau capres cawapres meraih kemenangan. 
Pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa dan lazim, khususnya dalam sistem Islam. Saat kekasih kita, Baginda Rasulullah saw. wafat, ia segera digantikan oleh Abu Bakar ra., Abu Bakar ra.wafat digantikanoleh Umar ra., Umar ra.wafat digantikan oleh Ustman, dan seterusnya. Apa yang berbeda? Perbedaannya adalah bahwa dasar pergantian kepemimpinan dalam Islam hanya diletakkan pada ketaqwaan pada Allah SWT. Kekuasaan di dalam Islam berbeda dengan kekuasaan dalam negara-negara lain. 
Maka, daulah Khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan (sparating of power), sebagaimana yang diperkenalkan oleh Montesque dalam sistem negara Demokrasi. Meski demikian, kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam tetap di tangan rakyat. Khalifah yang berkuasa dalam Negara Khilafah juga tidak akan bisa berkuasa, jika tidak mendapatkan mandat dari rakyat untuk menerapkan hukum syara. 
Pemilihan khalifah akan dilakukan apabila Khalifah yang tengah memimpin meninggal dunia, diberhentikan oleh Mahkamah Mazalim karena melanggar hukum syara atau dinyatakan batal kekuasaannya, karena murtad. Selanjutnya nama-nama calon Khalifah yang telah diseleksi oleh Mahkamah Mazalim, dan dinyatakan layak karena memenuhi syarat diserahkan kepada Majelis Umat. Oleh Majelis umat akan diseleksi lagi menjadi 2 calon saja. Pengangkatan Khalifah hukumnya fardhu kifayah, sehingga tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Jika kemudian ditetapkan, bahwa Majelis Umat yang akan memilih dan mengangkatnya, maka kifayah ini pun terpenuhi. Jika kifayah ini dianggap terpenuhi, maka Khalifah bisa dibai’at dengan bai’at in’iqad. Setelah itu, baru seluruh rakyat wajib memba’atnya dengan bai’at tha’ah. 
Gambaran mekanisme di atas berlaku ketika Khilafah sudah ada. Dalam kondisi sekarang, ketika Khilafah belum ada, maka solusi untuk mengangkat seorang Khalifah tentu bukan melalui Pemilu. Karena pemilu bukanlah metode baku dalam mendirikan Khilafah dan bukan metode untuk mengangkat Khalifah. Islam telah menetapkan, bahwa metode baku untuk mendapatkan kekuasaan adalah thalab an-nushrah. Sedangkan metode baku untuk mengangkat Khalifah adalah bai’at. Meski dalam praktiknya, bisa saja dengan menggunakan uslub pemilu. 
Sungguh berbeda konsep pemilihan pemimpin dalam Islam dan demokrasi. Kekacauan pemilu 2019 harusnya semakin membuat kita sadar bahwa sistem ini rusak dalam segala hal dan menimbulkan banyak kemudhorotan, karena landasannya hanya kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan Khilafah sistem pemerintahan berlandaskan syara dan sesuai fitrah manusia segala aturan yang ada, lahir dari ketaqwaan kepada Nya. Maka teruslah berdakwah jama’ah agar thalab-an –nushrah segera didapatkan dan bisyarah Rosulullah akan kembalinya Khilafah bisa segera terwujud.  Wallahu’alam bishowab.[]
Dewi Ratnasari
Muslimah pengkaji Islam Kaffah
Rancaekek-Bandung

Comment

Rekomendasi Berita