by

Ferdianand Hutahaean: Fungsi Media Media Berubah Menjadi Musuh Demokrasi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tak
dapat dipungkiri, bahwa demokrasi yang kita anut telah membawa
perubahan besar dalam etika berpolitik bangsa. Dan tak dapat disangkal
bahwa PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 secara langsung maupun tidak
langsung telah melahirkan atmosfir media sosial yang sangat jahat bagai
mesin pembunuh, dan media yang semestinya menjadi pilar demokrasi
berubah menjadi musuh demokrasi.
Semakin hari
semakin mendekati agenda hari pelaksanaan pemilihan, publik semakin
disuguhi informasi-informasi yang menyesatkan baik oleh media maupun
media sosial. Arus informasi yang semakin canggih membuka kesempatan
bagi siapa saja yang ingin menggunakan media maupun media sosial untuk
membunuh dan menghabisi karakter atau nama baik seseorang atau kelompok
tertentu dengan mudahnya. Sementara penegakan hukum berlangsung tidak
adil dan hanya menindak pihak-pihak yang dianggab menjadi lawan politik
oleh kekuasaan. Ketidak adilan ini justru semakin menyuburkan praktek
ujaran kebencian di media sosial.
Kita semua
mendengar bagaimana Presiden Jokowi meminta agar menghentikan ujaran
kebencian di media sosial. Meski sesungguhnya permintaan itu juga
sifatnya abu-abu karena tidak jelas ditujukan kepada siapa. Namun patut
diduga permintaan itu hanya ditujukan kepada pihak kalangan masyarakat
yang kritis terhadap kekuasaan dan kekritisan itu dianggab sebagai
ujaran kebencian.Dan ini jugalah menjadi faktor suburnya ujaran
kebencian ditengah publik karena bukan menyelesaikan masalah namun
menambah bahan bakar ditengah panasnya pertarungan masyarakat di media
sosial.
Media seharusnya menjadi pilar
demokrasi. Menjadi pembawa pesan kebenaran dan faktual kepada
masyarakat. Namun saat ini media justru berubah menjadi musuh demokrasi
karena dijadikan alat politik oleh para pemilik media. Inilah salah satu
sumber petaka bagi netralitas media, menjadi kehancuran bagi salah satu
pilar demokrasi, yaitu media yang dimiliki oleh elit politik dan media
yang dimiliki oleh partisan politik tertentu. Akhirnya media kehilangan
indepensi. Media tidak lagi memberitakan tentang kebenaran, tapi media
memberitakan persepsi yang dibentuk sesuai kebutuhan politik pemilik
yang menjadi tokoh politik maupun menjadi partisan politik.
Kita
menyaksikan 2 hari ini betapa ganasnya media sosial dan media partisan
membunuh dan menghabisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur
DKI Jakarta. Bermodal video editan dan gambar-gambar tambahan yang
justru mengarah pada kampanye hitam dan pembunuhan karakter serta fitnah
yang mekanggar UU ITE,  AHY dikreasi oleh para media partisan
seolah-olah tidak paham tentang masalah penyebab banjir Jakarta.
Padahal apa yang disampaikan AHY sudah benar kontennya karena banjir
memang lebih rentan terjadi akibat penurunan tanah Jakarta dan naiknya
permuakaan air laut. Turunnya level ketinggian tanah Jakarta disebabkan
oleh penyedotan air tanah secara ugal-ugalan akibat pembangunan
gedung-gedung tinggi, termasuk masalah penataan perkampungan dibantaran
kali atau daerah resapan. AHY sudah menjawab dengan tepat tapi karena
kepentingan politik sebagai partisan, maka dikreasilah seolah-olah AHY
tidak paham masalah.Sungguh, ini adalah fakta nyata jahatnya media
sosial dan media partisan.
Media berubah
menjadi musuh demokrasi. Sesuatu yang sangat harus dihindari media
adalah menjadi alat kepentingan politik dan menjadi partisan politik. Media semestinya adalah salah satu pilar penegak demokrasi, dan bukan
musuh demokrasi. Media wajib hukumnya hanya memberitakan kebenaran,
fakta dengan jujur dan tanpa rekayasa.* Media harus independent dari
semua kepentingan politik, baik itu kepentingan pemerintah atau kelompok
politik manapun. Namun sangat disayangkan, justru media-media main
stream yang selama ini menjadi media rujukan nasional, justru menjadi
media partisan yang kemudian hanya memberitakan berita yang dikondisikan
untuk memenuhi kepentingan politik pemiliknya.
Kondisi
kerusakan bangsa justru akan semakin   menjadi besar bila media sudah
membohongi publik demi kepentingan politik pemiliknya. Kemana lagi
publik akan mendapatkan kebenaran dan kejujuran jika media dan penguasa
lebih suka berbohong? Lahirnya media-media kecil yang coba memberitakan
faktapun harus berhadapan dengan arogansi kekuasaan. Ditutup paksa atau
dituduh menyebarkan kebencian atau informasi konten ilegal. Kenapa
pemerintah tidak menutup media besar yang juga menyebarkan ketidak
benaran?
Memang fakta lapangan menunjukkan
bahwa AHY terus melaju mendominasi survay pemenangan Pilkada. Nampaknya
realitas ini membuat panik kelompok tertentu yang kemudian semakin
 mengintensifkan serangan lewat media sosial maupun media untuk merusak
nama baik AHY maupun SBY yang memang menjadi tokoh sentral dalam proses
kontestasi Pilkada ini. Lawan politik yang sudah panik dengan kekalahan
didepan mata, memilih jalan menciptakan kekacauan dengan berita-berita
fitnah yang menyerang SBY maupun AHY. 
Mereka
mungkin berharap, dengan kekacauan, fitnah dan menebar kebohongan,
mereka akan memenangkan pilkada ini meski dengan cara kotor maupun
dengan cara curang, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa punya
harapan.[]

Comment

Rekomendasi Berita