 |
| Doly Sangadji |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kini tengah di uji ke profesionalnya dalam menangani kasus korupsi yang kian marak, hal ini di ungkap Ketua Ketua DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dan Advokat Forum FPII, Doly Sangadji saat ditemui di kantornya.
Menurut Doly Dalam situasi negara saat ini lembaga-lembaga negara non struktural yang bergerak dalam penegakan hukum terutama pada persoalan tindak pidana Khusus korupsi butuh untuk dilakukan revitalisasi agar lebih terlihat tugas dan fungsi wewenangnya berjalan dengan baik dan menunjukan sikap kelembagaan yang profesional dan akountable, seperti halnya yang saat ini menerpa KPK yang merupakan lembaga ad hok dimana hiruk pikuk banyak diwacanakan agar lembaga ini bisa dibubarkan.
“KPK sebagai lembaga super body dan lembaga antirasuah cukup diberikan apresiasi yang baik selama ini atas kinerja-kinerja dalam penangan pemberantasan korupsi di negeri ini,” tuturnya
Namun, lebih lanjut Doly menjelaskan, pada proses berjalan, KPK banyak menerima kritikan dari masyarakat akibat banyak sekali ditemukan kasus-kasus korupsi yang belum dituntaskan dan belum dibereskan Sebut saja, kasus-kasus seperti: BLBI, Century, Bustransjkt, Dana Ahok Center, mafia migas, Sumber Waras, Tanah Cengkareng, Taman BMW, Reklamasi dan Dananya di pilgub, E-KTP, dan hal ini yang memicu sampai menuai banyak proyek dari masyarakat.
“Seharusnya KPK menjalani amanah dan semangat pasal 3 undang-undang nomor 30 tahun 22 yang berbunyi ”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” jelasnya
Masih kata Doly, dengan semangat pasal itu KPK seharusnya berdiri secara tegak dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun sehingga taring kerja dari KPK menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia.
“Saat ini banyak isu yang berkembang bahwa KPK sudah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga terlihat tidak independent lagi. Maka wajar saja kalau banyak yang menyatakan KPK segera dibubarkan saja dan isu ini banyak dari elit-elit politik saat ini,” katanya
Doly berharap, ke depan, KPK butuh merenovasi dan melakukan evaluasi sehingga daya tarik KPK sebagai lembaga AdHok dipandang masih diperlukan. Kalaupun tidak, saya kira kapan saja bisa di bubarkan dan mengembalikan fungsi dan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi pada lembaga inti negara misalnya kejaksaan agung dan kepolisian sehingga bisa menghemat APBN juga mendorong kinerja lembaga inti negara semakin efektif dan kuat.
“Katakan salah satu buktinya yakni ketika KPK tidak mau melanjutkan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Basuki T. Purnama. Di lain pihak, KPK malah menuduh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menerima dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang kasusnya terjadi beberapa tahun silam padahal hanya fiksi dan itu sudah dibantah oleh hakim. Cara kerja KPK seperti ini yang menurunkan wibawa dan marwah lembagan anti rasuah ini dan semakin tidak dipercaya dan KPK juga gagal mencapai outcome. Hanya pencitraan di publik. Itupun kasus-kasus ikan kecil bukan kasus kelas kakap,” tandasnya.[SB]
Comment