Penulis: Diana Nofalia, S.P. (| Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Korban bencana di Sumatera masih dirundung duka. Menjelang bulan suci Ramadhan, berbagai keterbatasan yang mereka alami kian memperberat beban hidup. Di saat umat Islam bersiap menyambut bulan penuh keberkahan, para penyintas justru bertahan dalam kondisi serba kekurangan dan membutuhkan uluran tangan sesegera mungkin.
Sebagaimana ditulis Kompas.com (12/02/2026), sepekan menjelang Ramadhan tercatat 675 kepala keluarga atau 2.368 jiwa korban banjir di Kabupaten Aceh Timur masih berada di pengungsian. Mereka tersebar di 14 titik pada lima kecamatan, yakni Simpang Ulim, Pante Bidari, Julok, Serbajadi, dan Simpang Jernih. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan potret nyata ribuan jiwa yang belum kembali ke hunian layak.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih terjadi gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh. Pemerintah daerah menyatakan terus memantau situasi dan memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat.
Laman AJNN.net (12/02/2026) menulis, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa beberapa kabupaten, terutama di wilayah dataran tinggi, masih mengalami pemadaman listrik. Situasi ini tentu semakin menyulitkan masyarakat mempersiapkan Ramadhan.
Kompas.com (10/02/2026) melaporkan, korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang bahkan berharap dukungan pemerintah pusat untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri. Mereka harus menjalani sahur dan berbuka puasa di tenda pengungsian, tanpa kepastian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci.
Realitas ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya merenggut harta benda, tetapi juga rasa aman dan kemandirian ekonomi.
Kondisi tersebut menuntut penanganan serius. Para korban membutuhkan hunian yang layak, pemulihan infrastruktur, serta akses terhadap sumber pendapatan agar dapat bangkit kembali. Meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah rekonstruksi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan dan perlindungan (riayah) terhadap masyarakat belum optimal.
Peran negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat semestinya nyata terasa. Ketika tugas sebagai raa’in tidak dijalankan secara maksimal, pemulihan wilayah bencana berjalan lambat dan penderitaan masyarakat berkepanjangan.
Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari model kepemimpinan yang cenderung berorientasi pada pencitraan, bukan penyelesaian mendasar. Padahal masyarakat membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar narasi empati. Pencitraan di tengah derita korban justru terasa tidak manusiawi.
Berbeda dengan sistem kapitalistik, pemerintahan Islam menempatkan kesejahteraan dan kemudahan ibadah rakyat sebagai prioritas.
Memasuki Ramadhan, pemerintah memastikan kondisi sosial kondusif agar masyarakat dapat beribadah secara optimal. Wilayah terdampak bencana menjadi perhatian utama, dengan pengerahan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia secara serius dan terukur.
Dalam Islam, amanah kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab besar yang akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah pada yaumil hisab. Karena itu, visi riayah menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran bersifat efektif dan solutif. Prioritas diberikan pada keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan lain.
Negara tidak membatasi upaya rekonstruksi hanya karena pertimbangan anggaran. Sumber dana dapat diambil dari pos pemasukan tetap maupun dharibah, dan dikelola secara amanah. Jika terjadi penyelewengan, negara akan menindak tegas dengan sanksi yang berat agar kecurangan dapat dicegah sedini mungkin.
Ramadhan seharusnya menjadi bulan penuh ketenangan dan keberkahan. Namun bagi korban bencana di Sumatera, Ramadhan kali ini masih berbalut duka. Sudah saatnya negara hadir lebih maksimal agar penderitaan mereka segera berakhir dan harapan dapat menyala kembali. Wallahu a’lam.[]
Comment