by

Korupsi Laboratorium Bahasa Kementrian Agama Jangan Sampai Lenyap Ditelan Bumi

Ilustrasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JATIM – Kelompok anti koruptor rakus, meminta agar kasus dugaan korupsi
laboratorium bahasa di Kementrian Agama yang pernah dilansir oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 tentang hasil audit tahun anggaran
2011, jangan sampai lenyap ditelan bumi.

‘Jika
saat itu (tahun 2012), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beralasan
bahwa mereka belum bisa menangani kasus ini karena saat itu mereka
sedang fokus pada pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran,
tentunya setelah 4 (empat) tahun berlalu dan kasus korupsi Al Quran yang
menghebohkan itu telah tuntas diselesaikan, maka kasus korupsi
laboratorium bahasa ini semestinya layak mendapat prioritas untuk
diusut”, ujar Eddy ketua Kentir.

“Tetapi
jika KPK masih juga sibuk dengan berbagai kasus korupsi lain yang
ditanganinya, sehingga belum sempat mengusut kasus tersebut, maka aparat
hukum kepolisian atau kejaksaan diharapkan berinisiatif menangani kasus
ini”, kata Eddy

“Memang
kasus dugaan korupsi laboratorium bahasa ini tidak se-populer kasus
korupsi Al Quran, meski terjadi pada kementrian yang sama dan pada waktu
yang sama. Tetapi jumlah korupsinya sama besar. Masa kasus korupsi yang
diusut hanya kasus korupsi yang populer dan bisa membuat ketenaran
saja”, ujarnya.

“Padahal
ada yang menarik dari kasus korupsi laboratorium bahasa di kementrian
agama ini, yakni adanya keterlibatan dari perusahaan, rekanan dan orang2
yang saat ini sedang diusut dan ada yang menjadi tersangka bahkan ada
yang sudah diadili di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) dalam
kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) di DKI Jakarta”,
tambahnya

Karena
sebagaimana dilansir Bareskrim Mabes Polri tanggal 28 Agusutus 2016
bahwa salah satu tersangka baru kasus korupsi UPS yang merugikan negara
ratusan milyar, yakni direktur utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo
telah dilakukan penahanan.
Dimana bisa dilihat bahwa perusahaan yang sama juga terlibat dalam
kasus dugaan korupsi laboratorium bahasa sebagaimana dilansir dalam
temuan BPK tersebut.

Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media nasional saat itu, pengadaan alat laboratorium bahasa untuk madrasah tsanawiyah pada 2010 senilai Rp 18 miliar di Kementerian Agama diduga bermasalah.BPK meyakini proyek itu, “Berpotensi merugikan keuangan negara
jika harga barang yang diterima di bawah nilai kontrak,” demikian
tertulis dalam hasil audit proyek yang diperoleh

Hasil audit proyek yang ditandatangani akuntan register negara Acep Mulyadi pada 23 Mei 2011 menyebutkan pengadaan laboratorium besar kemungkinan tak sesuai dengan peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Salah satu penyebabnya, situs help desk nasional dari CV Adi Kersa, pemenang tender proyek, di http://www.offistarindo.com,
tak menyediakan fitur forum diskusi antar warga madrasah. Selain itu,
katalog produk, deskripsi, tujuan, dan manfaat bagi pengguna tak
lengkap.Situs itu dimiliki oleh PT Offistarindo Adhiprima, agen tunggal peralatan laboratorium bahasa merek Longsea yang diimpor dari China.

BPK juga menilai hasil pekerjaan dengan kontrak senilai Rp 18,196 miliar itu tak bisa memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Mereka menilai panitia pengadaan tak memahami peraturan lelang. Tim penerima dan pemeriksa barang juga lalai menjalankan tugas.

Badan
Pemeriksa merekomendasikan Kementerian Agama memberi sanksi kepada
kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan,
dan tim pemeriksa barang.

Anggota Komisi
Agama DPR RI periode itu, Muhammad Baghowi, mendesak Kementerian Agama
menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. “Apalagi audit itu
tahun 2011, seharusnya sudah ditindak lanjuti,” kata politikus Partai
Demokrat ini.

Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi S.P., belum bisa menanggapi hasil audit. Menurut Johan, karena komisinya masih hanya fokus pada kasus korupsi pengadaan Al Quran saja.[Joko]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − eleven =

Rekomendasi Berita