by

LAKRI: Tidak Perlu 15 Hari, Remisi Untuk Ahok Cukup 3 Hari Saja

Ical Syamsuddin, Ketua Lembaga Antikorupsi Republik Indonesia (LAKRI) DKI. [ist]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ical Syamsuddin, Ketua Lembaga Antikorupsi Republik Indonesia (LAKRI) DKI Jakarta, melalui rilis yang dikirim ke redaksi, Kamis (2i/12/2017) menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak layak mendapatkan remisi 15 hari.
“Dapat remisi tiga hari saja buat dia sudah sangat bagus,” Ujar Ical.
Menurut Ical, dari apa yang terlihat dan terberitakan selama ini, jelas sekali kalau Ahok bukan tipe orang yang taat hukum.
“Dia seperti kebanyakan orang yang senang melanggar hukum; hanya berani berbuat, tapi tidak mau atau tidak sanggup menanggung akibatnya. Dia bahkan senang sekali menyalahkan orang lain untuk mencitrakan dirinya bersih,” imbuh dia.
Ical menilai, penahanan Ahok di Rutan Mako Brimob atas kasus penistaan agama yang menjeratnya, tidak hanya melanggar KUHP dan mencederai rasa keadilan masyarakat, namun juga menjadi pembuktian atas apa yang dituduhkannya itu.
Ahok, lanjut Ical, tidak akan mendekam di Rutan Mako Brimob jika tidak ada dukungan atau backingan dari pemerintah. Namun, tambahnya, jika Ahok memang taat hukum, seharusnya ia menolak “pengistimewaan” itu agar jargon bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak hanya menjadi sebuah omong kosong kalau sudah terkait dengan dirinya.
“Lihat saja bagaimana KPK menangani kasus korupsi pada pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan dirinya, misalnya. Meski pakar hukum pidana berbusa-busa mengatakan bahwa indikasi korupsi pada kasus itu sangat jelas dan sulit dibantah, KPK malah mengatakan kalau tak ada niat jahat Ahok saat membeli lahan itu, sehingga Ahok tidak dijadikan tersangka untuk kasus itu, dan bahkan kasus itu kemudian seakan menghilang begitu saja,” tegas Ical.
Meski demikian, aktivis ini menilai, pemberian remisi natal untuk Ahok oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan sesuatu yang manusiawi.
“Tapi kalau bisa remisinya jangan 15 hari, lah. Cukup tiga hari saja,” tegas dia.
Seperti diketahui, informasi bahwa Ahok akan mendapatkan remisi natal sebanyak 15 hari, disampaikan salah satu pengacaranya, I Wayan Sudirta.
“Remisi itu diberikan bagi narapidana yang merayakan hari besar keagamaan, dan karena Ahok sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (18/12/2017).
Ia menjelaskan, pemberian remisi (pengurangan hukuman) itu didasari Keppres No 174 Tahun 1999 tentang Remisi Presiden Republik Indonesia. Ia bahkan memastikan kalau Ahok juga bakal mendapatkan remisi pada hari kemerdekaan Indonesia atau pada 17 Agustus 2018 mendatang.
Seperti diketahui, Ahok terjerat beberapa kasus korupsi, seperti pembelian lahan RS Sumber Waras, pembelian lahan milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Cengkareng, Jakarta Barat, dan reklamasi.
Namun meski kasus-kasus itu telah masuk ranah hukum, tak satu pun dari kasus-kasus tersebut membawanya ke penjara. Justru yang membuatnya kemudian divonis 2 tahun penjara adalah kasus penistaan agama setelah dia ‘selip lidah” karena mengatakan “dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51” saat dia berdialog dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Ical menilai, “amannya Ahok” dari berbagai kasus korupsi yang menjeratnya, membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK ini merupakan pemerintahan yang menjadikan penegakkan hukum sebagai alat kekuasaan untuk mendapatkan dan mengamankan apa pun yang diinginnya, namun kejam dan sadis terhadap umat Islam yang berdiri berseberangan dengan dirinya (oposisi).
“Negara ini rusak di tangan mantan Walikota Solo itu,” sungut lelaki berperawakan tinggi besar ini.
Meski demikian Ical yakin umur pemerintahan Jokowi takkan bertahan lama, karena saat ini saja elektabilitas Jokowi, berdasarkan berbagai survei, sudah di bawah 35%.
“itu persentase yang terlalu rendah untuk seseorang memenangi Pilpres yang akan datang (2019). Jadi, dia takkan bisa berkuasa hingga dua periode. Dia akan selesai di 2019,” Ujar Ical
Remisi 15 hari itu tambah Ical, cuma cara untuk uji coba dan untuk mendeteksi bagaimana respon masyarakat? Kalau trnyata tak ada penolakan, bukan mustahil penguasa  akan segera memberinya remisi lebih besar dengan alasan lain,[Nicholas] 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 10 =

Rekomendasi Berita