by

Penuhi Janji, SBY Jelaskan Hilangnya Dokumen TPF Munir

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menjelaskan hilangnya dokumen hasil laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. SBY ketika menjelaskan itu didampingi sejumlah pejabat terkait yang dulu ikut menangani kasus Munir di Perumahan Puri Cikeas, Selasa (25/10/2016).

“Ini agar negara kita juga makin baik. Hari ini dalam memberikan penjelasan agar diteruskan pada masyarakat Indonesia, tentang apa yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan publik, yaitu, temuan dan rekomendasi dari TPF kasus almarhum Munir. Dengan segala hal yang terkait dengan itu, saya juga didampingi para pejabat terkait, tidak semua bisa hadir,” kata SBY dalam penjelasan awalnya.

Sejak dua minggu lalu, tim telah bekerja bersama-sama untuk memberi penjelasan yang kami sampaikan hari ini. Hadir, mantan Menkopolhukam Joko Suyanto, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Samsir Siregar, mantan Seskab dan Mensesneg, Sudi Silalahi, mantan Kapolri dan Kabareskrim Polri dalam upaya menindakanlanjuti, temuan TPF, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan mantan Ketua TPF Munir, sudaran Brigadir Jenderal Polisi purnawirawan Marsudi Hanafi.

“Hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan melalui twitter saya, saya memenuhi janji saya, untuk memberi pejelasan kepada masyarakat. nanti penjelasan lengkap akan disampaikan Sudi Silalahi,” katanya.

SBY menyampaikan dalam akun Twitternya kalau aktivis HAM Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam perjalanan ke Amsterdam. SBY saat itu masih calon presiden. Menurut dia, istri Munir, Suciwati, bertemu dengannya tiga pekan setelah pelantikan sebagai Presiden. “Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu, TPF Munir belum dibentuk, kita berangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda,” katanya.

SBY bercerita, kenapa enggan berkomentar banyak tentang isu hasil laporan kerja TPF Munir selama ini. Dia memilih menahan diri dan tidak reaktif dalam menanggapi tudingan ini. “Saya memilih menahan diri dan tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting dan sensitif. Juga soal kebenaran dan keadilan,” katanya

Pada masa pemerintahannya, semua pihak yang menyelidiki dan menangani kasus TPF Munir bekerja sesuai dengan kewenangan pejabat eksekutif dan ketentuan penegakan hukum. “Tentu yang kami lakukan dulu ada sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,” katanya.

Dia menuturkan kesempatan kali ini merupakan momentum untuk menjernihkan pemberitaan yang ada. Sebagian pemberitaan yang ada berada pada konteks yang tepat namun sebagian lagi bergeser pada pemberitaan yang bernuansa politik.[TB]

Comment

Rekomendasi Berita