by

Riski Ismanto: Harus Ada Payung Hukum bagi PNS Laporkan Korupsi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bureaucracy Reform Institute (BRiS) mengungkap catatan tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia terkait dengan rendahnya partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pencegahan Korupsi di Instansi maupun lembaga pemerintah.
“Perlu dibuat aturan khusus yang mengatur tentang Whistle Blower atau
pemberian perlindungan bagi PNS yang turut aktif melaporkan tindak
pidana korupsi.”

Persoalan ini masih menjadi catatan buruk bagi BRiS yang meneliti instrumen apa yang paling tepat yang harus digunakan pemerintah untuk melindungi PNS ketika mereka berani atau tergugah untuk melaporkan adanya tindak Korupsi yang dilakukan Atasan atau pejabat di lingkungan kerja mereka

Menyikapi hal itu, Ketua BRiS, Riski Ismanto mengatakan PNS cenderung tak mempunyai keberanian untuk melaporkan tindak korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka. Hal itu terjadi lantaran tekanan dan ancaman pemecatan yang harus mereka alami.

“PNS yang melaporkan adanya tindak korupsi sering mendapat tekanan berupa pemecatan, ancaman mutasi, dan lain-lain.” Ujar Riski Ismanto saat Konferensi Pers di Gedung Joang 45, Jumat (27/1/2017).

Persoalan utama yang diteliti BRiS, menurut Riski adalah tidak adanya aturan atau payung hukum yang memberikan perlindungan bagi PNS yang akan melaporkan tindak korupsi, sehingga PNS tak berani melaporkan.

“Perlu dibuat aturan khusus yang mengatur tentang “Whistle Blower” atau pemberian perlindungan bagi PNS yang turut aktif melaporkan tindak pidana korupsi. PNS harus di design sebagai garda terdepan atau Benteng Utama dalam pencegahan tersebut.” jelas Riski.

Riski mencontohkan, dalam beberapa kasus yang diteliti, PNS yang melaporkan tindak korupsi justru terkena dampak hukumnya. Misalnya pemecatan, mutasi atau demosi, sehingga PNS enggan untuk melapor.

“Apabila sudah ada peraturan atau payung hukum yang memberikan perlindungan, maka Gubernur, Bupati, Walikota, DPR DPRD, Menteri, bahkan Presiden sekalipun tidak bisa dengan mudah korupsi, karena PNS bisa dengan resmi melaporkan tindak pidana Korupsi yang akan dilakukannya.” jelas Riski.

“Harus segera dibuat Peraturan yang mengatur Whistle Blower untuk PNS.” pungkasnya. (hw)

Comment

Rekomendasi Berita