by

Sasmito : Revolusi Keuangan Negara Solusi Bijak Ringankan Defisit APBN

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Revolusi Mental yang dikumandangkan dan menjadi jargon politik Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Drs.H.Sasmito Hadinegoro, ketua Lembaga Penyelidikan ekonomi dan Keuangan Negara menilai tidak jelas, tolak ukurnya kualitatif sekali, demikian ujarnya saat menjadi Narasumber saat diskusi kebangsaan bertajuk BLBI GATE dan penyimpangan tatakelola keuangan negara di bilangan Tebet Jakarta Selatan, Jumat (16/3). 
“Mestinya Revolusi Keuangan Negara, membahas sesuatu yang konkrit, karena kesenjangan ekonomi yang makin tajam saat ini,” ulasnya.
Soalnya, sambung Sasmito janji saat Pilpresnya terdahulu ialah untuk tidak akan menambah hutang negara apabila diberikan amanah rakyat.”Namun tidak terbukti, dan akibatnya jelas bertambahnya hutang negara selama 3 tahun terakhir ini hampir lebih kurang 1000 triliun rupiah,” timpalnya.
“Jelas akan memberatkan generasi yang akan datang, siapapun pemimpin negeri ini yang tidak memperdulikan nasib generasi yang akan datang, maka tidak layak dianggap sebagai negarawan,” paparnya.
Kemudian, sehubungan dengan santernya ‘BLBI Gate’ , lanjutnya mengutarakan ada baiknya ‘Buy Back’ BCA.”Patut diduga kuat ada indikasi dana penjualan BCA, dimana kalau BCA dibeli dengan harga 5 triliun,” beber pria yang sempat pernah disiapkan ‘triad’ dari Hongkong yang akan menembak dirinya itu.
Bank bank sudah kecukupan, sebagai contoh saja,  pada tahun 2003, BCA sempat memperoleh 60 triliun rupiah.”Negara seolah olah memberikan cek kosong. Lalu kemudian Bank tersebut sehat dan laporan keuangan bagus. Deviden yang diperolehnya saja sebesar 565 miliar rupiah, dengan total nilai sekitar 80 triliun,” urainya.
Kemukanya lebih lanjut, kala itu ada pertemuan ‘Rapat terbatas Kabinet’ seolah olah informal di tahun 2003, diatur dan diakomodir Menkokesra yang menjabat.”Bila mengetahui sebab akibatnya, disinilah ‘pornografi’ keuangan negara. BCA yang nilainya 80 triliun, dipaksa dijual dengan harga 5 triliun rupiah saja,” ungkap Sasmito.
Menurut ulasan Sasmito, bahwa dalam pertemuan Kabinet Gotong Royong di Dinkes kala itu, turut hadir Dorojatun Kuntjoro Jakti (Menko ekonomi), Laksamana Sukardi (Men BUMN), Budiono (Menkeu), dan Kwik Kian Gie yang kala itu dipaksakan namun enggan menyetujui penjualan BCA.
“Subsidi selama 12 tahun, bayangkan saja nilainya sekitar 7 trilun x 12, jadi kecil itu beli kantor di depan HI,” celetuknya lagi.
“Maka itu ada baiknya ‘Buy Back BCA’. Soalnya patut diduga telah terjadi pelanggaran UU nomor 17 tahun 2003 yang diterbitkan Presiden Megawati april 2003 lalu,” paparnya.
“Jelas penjualan ‘obral’ BCA bisa dinilai melanggar asas kepatutan, dan keadilan ekonomi rakyat, dan tidak diinformasikan secara transparan dan akuntabel ke masyarakat Indonesia,” utaranya.
“Maka solusi bijak yang tak bisa ditunda ialah Revolusi Keuangan Negara. Agar dapat meringankan bebas fiskal APBN yang dalam 3 tahun terakhir deficit spending 300 trilun lebih tiap tahunnya,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + nine =

Rekomendasi Berita