by

Siti Nurjannah: Utang VS Kesejahteraan Rakyat

Siti Nurjannah, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun, (Kamis, 16/8). Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), (bisnis.tempo.co).
Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukkan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer. Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun.
Utang menjadi salah satu masalah mendasar negeri ini —di samping masalah-masalah lainnya yang tidak tahu kapan akan berakhir— yang sampai saat ini pemerintah belum menemukan solusi tuntas untuk menyelesaikannya. Dan ujung-ujungnya rakyatlah yang harus menanggung beban tersebut.
Alokasi dana APBN sebesar itu, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pendidikan, kesehatan, dan lain-lain menjadi “terbuang percuma” akibat utang yang harus dibayar pemerintah.
Utang yang terkait dengan individu hukumnya mubah, untuk itu setiap individu boleh berutang kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan berapa pun yang diinginkannya. Adapun berutangnya negara, maka hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara yang urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan, maka ketika itu negara dapat berutang, kemudian orang-orang ditarik pajak dipakai untuk melunasinya. Atau kalau memungkinkan digunakan dari pendapatan negara yang lain. Status negara berutang itu mubah dalam satu keadaan saja, yaitu apabila di baitul mal tidak ada harta, dan kepentingan yang mengharuskan negara hendak berutang adalah termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin, dan apabila tertunda/ditunda dapat menimbulkan kerusakan. Inilah dibolehkannya negara berutang, sedangkan untuk kepentingan lainnya mutlak negara tidak boleh berutang.
Sistem demokrasi sekuler dengan ideologi kapitalisme sebagai basis kekuatan yang dikembangkan dunia terutama Amerika, Eropa dan negara-negara maju, punya pengaruh yang kuat terhadap utang ini. Karena dalam sistem ini, utang telah menempati peran penting melalui mekanisme ekonomi kapitalis. Padahal tanpa terasa didalamnya mengandung riba karena adanya perhitungan time value of money. 
Dampak langsung dari utang yaitu cicilan bunga yang makin mencekik, dan hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri, oleh si pemberi pinjaman. Mereka sendiri harus menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa pengembalian dari pinjaman tersebut plus keuntungan atas pinjaman, mampu dikembalikan. Alih-alih untuk memfokuskan pada kesejahteraan rakyat, malah makin membuat rakyat terjepit karena untuk mengembalikan pinjaman tersebut diambil dari pendapatan negara yang harusnya untuk dikembalikan kepada rakyat yaitu kekayaan negara hasil bumi dan pajak yang dikutip dari rakyat.
Akibat lebih jauh lagi adalah membuat masyarakat di negara tersebut makin menderita karena ini adalah jalan untuk menjajah suatu negara. Membuat Indonesia makin terjepit dan terbelenggu dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat negara peminjam. Sebelum hutang diberikan, negara-negara itu harus mengetahui kapasitas dan kapabilitas sebuah negara yang berutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.
Ini jelas berbahaya, karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan menjadi terkuak dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai persyaratan (conditionalities) pemberian pinjaman yang sangat mencekik leher rakyat melarat —seperti pemotongan subsidi bahan pangan, BBM naik,  dan lain-lain— yang akhirnya hanya menguntungkan pihak negara-negara itu sementara Indonesia hanya dapat gigit jari saja menelan kepahitan ekonomi.
Pemberian utang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu. Utang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik (as silah as siyasi) negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negara-negara lain, yang kebanyakan negeri-negeri muslim, untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka memberi utang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka.
Dengan demikian, utang luar negeri dengan segala bentuknya harus ditolak. Kita tidak lagi berpikir bisakah kita keluar dari jeratan utang atau tidak. Yang penting dipikirkan justru harus ada upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri yang eksploitatif itu yaitu dengan menerapkan Islam dalam kehidupan karena hanya Islam sebagai satu-satunya solusi atas semua problematika yang terjadi di setiap lini kehidupan.[]

Penulis adalah seorang guru Tahfizh di Aceh

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + six =

Rekomendasi Berita