by

Sri Bintang Pamungkas: Tirani Ini Jangan Dilawan Namun Harus Dijatuhkan

Sri Bintang Pamungkas saat memberikan orasi di acara Malam Keprihatinan yag digelar Sekber UI.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sekber Aktivis UI gelar malam kepedulian
gerakan moral yang dihadiri oleh ratusan aktivis lintas generasi baik
dari angkatan 66,74,76, 98 bahkan juga aktivis buruh di halaman Monumen
Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Acara tersebut dilangsungkan secara nurani dan tulus tanpa ada unsur politik. Ketua
Sekber Aktivis, Ari Wibowo menyatakan, hari ini, sehari
setelah 10 November, berkumpul di sini demi mengungkapkan
rasa keprihatinan akan masa depan banga dan negara.
 
“Indonesia harus
diselamatkan demokrasinya, nampak terasa mundur ke belakang, instrumen
demokrasi yang diharapkan optimal, namun nyatanya otoritarianisme, dan
kediktatoran nampaknya kembali lagi,” demikian tukas Ketua Sekber
Aktivis lebih lanjut.
Wibowo memaparkan bahwa kalimat ditunggangi menjadi trend. Ditegaskannya bahwa berkumpulnya mereka ditunggangi oleh hati nurani. Wibowo menegaskan bahwa supremasi hukum yang menjadi panglima demokrasi kini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
 
Ari Wibowo juga mengkritisi pendekatan refresif pemerintah terhadap demo dan aksi bela agama 4 November lalu.
 
“Seperti
layaknya pada kasus penistaan agama pada 4 November.
Kok dimunculkan kembali cara represif, pendekatan kekerasan kembali
ditampilkan di hadapkan kita. Penangkapan teman teman aktivis kita.
Ini cara Orde Baru, cara Tirani,” ungkapnya lebih lanjut.
Aktivis Senior
lintas angkatan dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan terkini
yaitu Sri Bintang Pamungkas. Bintang menyampaikan, tidak usah
merasa takut dan sepatutnya menuntut agar ada Sidang Istimewa (SI) yang harus
segera digelar.
 
“Mungkin dalam satu dua minggu ini akan dihadapi situasi
demikian. Supremasi hukum dikesampingkan, demokrasi terlebih lagi,
tirani ini jangan dilawan, namun harus dijatuhkan,” cetus aktivis lintas
generasi itu.
“Apa yang dilakukan Ahok itu
jelas penistaan. Ayatnya jelas, motivasinya jelas yaitu untuk
pemenangan Pilkada. Ini cuku jadikan dia tersangka. Namun yang
terjadi adalah usaha untuk meloloskan dia,” ujar Bintang kecewa.
Jokowi
lanjut Bintang, mestinya selaku Presiden menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum
seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, harusnya menegakan hukum. Jokowi
sudah menjadi tirani, dia mesti dijatuhkan.
“Kita
pernah turunkan Soeharto dan Soekarno. Masa Jokowi tidak bisa? Soal
ketertiban umum, jelas Ahok ini sudah melanggar ketertiban umum,
dimana dalam KUHP sesuai delik yang berisikan dalam pasal 156,”jelasnya.
Said Iqbal (Presiden KSPI) yang juga turut hadir menyatakan bahwa yang
dilakukan Pemerintah saat ini nampaknya menduplikasikan konsep
melindungi para pemilik modal dengan konsep trilogi pembangunannya masa
orde baru yang selalu mengedepankan jargon seperti stabilitas
keamananan, redistribusi, pertumbuhan ekonomi.
 
“Pemerintahan saat ini
juga mwngedapankan pertumbuhan ekonomi (jargon)nya namun tidak ada yang
memeriksa dan proteksinya,” jelasnya.
Iqbal melanjutkan, lihat
saja pada paket kebijakan ekonomi yang ke 4 terkait pengendalian upah.
Itu hanya negara Komunis saja yang kendalikan upah. Lihat saja Korea, Cchina kendalikan upah dengan ada subsidi. Namun ini baik transport,
sembilan bahan pokok, tidak ada subsidi. Jauh ini dari di jaman orde
baru.
“Jangan miskinkan rakyat,
Pemerintah dirasa telah gagal untuk mengedepankan kesejahteraan umat,
bahkan juga telah mengkriminalisasi para pemimpin buruh,” ungkap
Iqbal.
Iqbal menambahkan, Baik KSPI, KASBI, dan serikat buruh
lainnya akan siap dan ijinkan kalau mayoritas buruh siap bergabung
melanjutkan aksi yang sempat diturunkan pada 411 lalu.
Karena
memang seperti diketahui, skenario aksi agenda buruh ke depan telah
mempersiapkan mogok nasional pada bulan November akhir yang mana akan
menstop produksi di 20 Provinsi dan Kabupaten kota.
 
“Dimana buruh keluar
dan berhenti berproses produksi, namun kalau Allah berkehendak di mana
pada tanggal 25 November atau 2 Desember nanti, maka buruh akan secara
resmi bergabung dalam aksi tersebut,” jelasnya.
“Kita
akan meminta pada buruh untuk berhenti berproduksi, dan ke Istana untuk
bergabung dalam aksi tersebut secara terbuka,” tandasnya.
 
Acara malam keprihatinan tersebut juga dihadiri Indra JPiliang, Mulyadi
(Ketum PB HMI), Fahri Hamzah, Said Iqbal (Presiden KSPI), bahkan juga
perwakilan ILUNI UI, KORNAS LDK, KSPI, HMI, PP PEMUDA MUHAMMADIYAH,
GNPF-MUI serta berbagai komponen lainnya.[Nicholas]
 

Comment