by

Tak Ada Aturan Penggantian Bangunan di Atas Lahan Negara

Ahok.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tak bisa
memenuhi permintaan warga Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengganti
bangunan yang ditertibkan. Warga hanya mendapatkan tempat relokasi di
rumah susun (rusun) yang sudah disiapkan.


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sesuai dengan
ketentuan, pihaknya tidak bisa membayarkan ganti rugi atau uang
kerohiman. Sebab warga menduduki tanah negara. Pihaknya sudah
menyediakan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang terkena
dampak normalisasi.


“Dia (yang masih bertahan) minta bayar uang bangunan dia. Ya nggak bisa
dong,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).


Sebagian besar warga di Bukit Duri, juga sudah menempati Rusun Rawa
Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Hanya sebagian warga saja yang masih
bertahan. Namun penertiban bangunan tetap dilakukan karena normalisasi
Sungai Ciliwung tidak bisa ditunda lagi.


Basuki menambahkan, warga yang tinggal di rusun akan mendapatkan
berbagai fasilitas. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), kemudahan usaha,
naik bus Transjakarta gratis, fasilitas kesehatan, antar jemput bus
sekolah, serta lainnya.


“Kalau tinggal di rusun juga kami beri fasilitas banyak, naik bus
gratis, KJP, dokter akan rawat, antar jemput sekolah untuk anak-anak,
ada operasi pasar juga. kami siapkan semuanya,” ungkapsnya. (Andi/Gin)

Comment

Rekomendasi Berita