by

Tentang Perintah Kampanye Lebih Awal Jokowi Kepada Relawan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Terkait dengan perintah Pak Jokowi pada relawan agar melakukan kampanye lebih gasik, menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dikuatirkan bisa mengganggu citra dan kinerja BUMN.
Soalnya, tabah Arief, relawan yang duduk dalam posisi komisaris serta direksi BUMN ada kemunkinan bisa terpecah fokusnya, “Antara mendukung kinerja perusahaan atau berpolitik mensukseskan kembali Joko Widodo Pada Pilpres 2109,” ungkapnya.
Apalagi sambungnya, belum lama berselang ada peristiwa pemberhentian (pemecatan) Boni Hargens dari Antara.”Seolah mengirimkan ‘pesan’ peringatan kepada para komisaris itu bahwa posisi mereka belum tentu aman bila tidak manut,” ujarnya.
Selanjutnya sebagai contoh bahwa kekuatiran itu bisa terbukti, ulas Arief, soalnya berdekatan momen turunnya perintah Pak Jokowi itu.
“Saat satelit Telkom sedang bermasalah dan publik resah karena di mana-mana ATM gak berfungsi, Komisaris Telkom di twitter malah asyik ngebully SBY,” tambah Arief.
Sehubungan dengan ini, kemuka Arief Poyuono, menjadi citra kurang baik bagi Telkom.”Sebagian orang menganggap bahwa Komisaris Telkom semestinya fokus membantu upaya para pekerja Telkom yang sedang berjibaku memulihkan gangguan satelit,” paparnya.
“Keaktifannya di twitter, paling tidak digunakan secara maksimal menjelaskan hal terkait soal satelit tersebut pada publik, khususnya menenangkan kegalauan mereka terganggu mendapatkan pelayanan perbankan,” jelasnya menekankan.
Memang tambahnya lagi, bahwa setiap orang punya hak berpolitik itu tak bisa dipungkiri, akan tetapi dalam posisi sebagai pejabat publik atau wakil pemerintah di perusahaan pelat merah, politisi (baik dari parpol maupun non parpol) juga musti ’empan papan’ (sadar tempat) dan memiliki sense of crisis (sadar waktu)…’Ngono ya ngono tapi ojo ngono, kalo kata orang Jawa’,” ujar Arief menyarankan.
“Pada Pak Joko Widodo agar tidak ada konflik kepentingan dan menghindari gagal fokusnya para relawan yang menjadi Komisaris serta menjaga citra plus kinerja BUMN, memasuki tahun politik 2018,” tambah Arief menyarankan.
Sebaiknya semua relawan yang berada di Komisaris diistirahatkan dari jabatannya dan diminta sepenuhnya fokus ngurus politik pemenangan Pak Joko Widodo saja,” ungkapnya.
“Dan tentu pak Joko Widodo , perlu memikirkan bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mendapatkan gaji dan fasilitas sama dengan yang mereka dapatkan dari BUMN,” pungkas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + eighteen =

Rekomendasi Berita