by

Tes Wawasan Kebangsaan Antara Korupsi dan Radikalisme

-Opini-35 views

 

 

Oleh: Ina Agustiani, S.Pd, Praktisi Pendidikan

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Geliat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terdengar. Berbagai inovasi dilakukan untuk memperbaiki  kinerja dan kualitas internal agar lebih baik ke depan.

Korupsi di negeri ini seakan mengakar dalam tubuh setiap orang yang tergoda dan ada kesempatan seakan tidak lagi memiliki hati nurani dan tidak takut dosa. Agama tidak lagi menjadi pegangam pan prinsip dalam menjalani kehidupan.

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. (muslimahnews.com, 10/5/2021).

Tugas KPK memang berat Dan memerlukan manusia yang amanah, berintegritas, mempunyai trust value yang tinggi.

Kepercayaan khalayak sudah berkali-kali dikhianati dengan kinerja KPK yang dianggap belum maksimal. Jangan sampai ada internal KPK yang justeru melakukan tindakan yang seharusnya KPK tindak. Mengembalikan kepercayaan itu adalah proses yang panjang.

Baru-baru ini langkah KPK dengan Tes Wawasan Kebangsaan menjadi  kontorversi di tengah publik. Kontroversi  bukan karena materi atau konten TWK melainkan daftar pertanyaan yang ada didalamnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang saat itu melakukan konferensi pers, ada sekitar 1.351 pegawai KPK dalam status peralihan kepegawaian menjadi ASN, ternyata yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang. (Kompas.com, 8/5/2021)

Isi dalam pertanyaan TWK menemui beberapa keanehan karena tidak terkait dengan kepentingan dan nilai kebangsaan apalagi terhadap kinerja KPK itu sendiri.

Materi tersebut Di antaranya qunut atau tidak, bersediakah lepas jilbab, dan pandangan terhadap LGBT. Sungguh tidak ada relevansinya dengan kompetensi menjadi staf KPK.

Sebuah sumber mengatakan yang tidak lolos sebanyak 75 orang, adalah orang-orang yang kredibel di bidangnya, kritis, track record dalam penanganan kasus korupsi tak diragukan lagi. Contohnya adalah Harun Al Rasyid, Pegawai KPK yang tak lolos tes ASN, padahal ia yang memimpin OTT Bupati Nganjuk. Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK.

Nama Harun sempat mencuat karena menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini dibenarkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan, meski enggan menyebutkan siapa 75 nama itu tapi sebagian nama itu tersebar luas. (news.detik.com)

Abraham Samad mantan Ketua KPK seperti dikutip tribunenews.com (8/5/2022) menyangsikan akan ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekelas menteri di KPK.

“Karena saya tahu persis bahwa 75 orang ini dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi, tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK,” ucap Abraham, (tribune news, 8/5/2021).

Kerugian negara yang diakibatkan korupsi amatlah besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020 mencapai Rp56,7 triliun. (kompas.com, 22/3/2021)

Upaya untuk menyasar kepada agama dan paham radikal di tubuh KPK memang terlihat jelas di awal. Adanya pengaturan orang yang masuk di KPK, menurunkan “standar”tingkat hukuman untuk korupsi.

Persoalan mendasar adalah budaya korupsi yang mengakar, tapi yang difokuskan adalah radikalisme Dan item item pertanyaan yang tidak sinkron dengan tugas KPK yang mengurusi persoalan korupsi.

Pengkambinghitaman radikal adalah untuk menutupi kebobrokan yang lain, semisal rusaknya ekonomi, moral, perpecahan antar suku, dan sebagainya.

Ideologi kapitalisme dibantu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab telah menumbuhs suburkan stigma anti Islam.

Maka mereka yang ideologis yang tahu hakikat kebenaran akan selalu dihadang dan dijadikan tertuduh. Padahal, ideologi Islam adalah solusi atas berbagai persoalan ii dunia ini.

Keberpihakan pada kebenaran memang selalu dihambat dan bahkan dengan konsekuensi dicap sebagai “radikal”. Sementara mereka yang diam dianggap sebagai “pahlawan”.

Ingatlah bahwa keberpihakan ini akan dimintakan pertanggung jawaban di hadapan Allah. Mereka yang berpihak kepada kebenaran akan  ditempatkan dalam barisan para nabi, rasul dan ulama.

Allah Swt. menjanjikan kemenangan bagi orang yang memihak pada kebenaran.

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

Dari al-Mughirah ibn Syu’bah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,
“Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela (kebenaran) hingga ketetapan Allah datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang.” (HR Muslim).

Kelak hanya Islam yang mampu menjunjung tinggi keadilan dan orang-orang yang mengusung kebenaran ditempatkan pada posisi yang terhormat. Wallahu A’lam.[]

Referensi
jpnn.com, kompas.com, detik.com, ribunnews.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + four =

Rekomendasi Berita