by

Arief Poyuono: Urus Keuangan Negara Jangan Seperti Tukang Sayur

Arirf Poyuono.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Kucuran dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Perusahaan milik
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) peroleh angka
sebanyak Rp 115 triliun, meningkat cukup besar dibanding tahun
sebelumnya yang hanya berkisar pada nominal sejumlah 41 triliun rupiah
saja.
Suntikan modal
perusahaan ‘pelat merah’ itu menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah
belanja untuk pembangunan infrastruktur, bahkan Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati selain berharap investasi sebesar itu harus berdampak
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga meminta agar Menteri BUMN
memaparkan progress dari suntikan dana PMN ke BUMN terhadap pertumbuhan
ekonomi.
“Sah-sah saja sebagai Menkeu minta
laporan terkait PMN yang sudah disuntikan ke BUMN sebanyak 115 Trilyun
itu, tapi banyak kegagalan PMN ke BUMN disebabkan bukan dari BUMN-nya
sendiri atau Kementerian BUMN,” demikian ungkap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyatakan lewat keterangan singkatnya, Kamis (27/10).
Banyak
kegagalan, sambung Arief merasa kalau penyebabnya dikarenakan kinerja
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang lambat dan buruk mencari dan
mengumpulkan dana yang siap dicairkan sebagai PMN sekalipun DPR sudah
menyetujuinya .
“Akibat lambatnya pencairan PMN
dan tidak tepat waktu dengan proposal yang diserahkan oleh BUMN pada
DPR dan Menteri Keuangan, ” tukas Arief 
Maka
itulah banyak BUMN yang mendapatkan PMN justru menjadi rugi dan tidak
memberikan nilai tambah bagi BUMN. Akibat terlambat pencairan Dana PMN
oleh Menteri Keuangan, maka Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
yang disusun setiap BUMN yang meminta suntikan modal jadi berantakan
tidak sesuai lagi jika PMN dicairkan tepat waktu.
Begitu
juga dengan PMN yang digunakan belanja asset BUMN untuk mendukung
kinerja BUMN akibat lambatnya pencairan Dana PMN oleh Menteri Keuangan
maka yang terjadi asset yang akan dibeli oleh BUMN harganya sudah naik
sehingga BUMN lost opportunity .
“Jelas
keberhasilan suntikan PMN pada BUMN itulah yang berikan dampak
pertumbuhan ekonomi dan lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja Menteri
Keuangan dalam menyediakan dana untuk disuntikan pada BUMN. Jadi
tolonglah Sri Mulyani berkaca diri apa PMN itu dicairkan sesuai waktu
tidak ?,” imbuh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengingatkan.
Salah
satu contoh misalnya BUMN akan berencana melakukan aksi korporasi
dengan membeli barang modal atau mengerjakan sebuah proyek sesuai dengan
RKAP yang berisikan adanya permintaan PMN pada tahun 2017 awal, tapi
akibat lambatnya pencairan walau PMN sudah disetujui oleh DPR dan
Pemerintah, maka yang terjadi BUMN tersebut menjadikan jaminan suntikan
dana PMN untuk meminjam dana talangan pada bank atau institusi keuangan
komersial  lainnya, akhirnya BUMN tersebut harus menanggung bunga
pinjaman tersebut  
Sebagai tambahan, Arief
Poyuono menyampaikan permohonan agar dalam mengurus keuangan negara
jangan kayak tukang sayur atau kayak juru bayar.”Tapi benar-benar
mengerti bahwa suksesnya bisnis bergantung pada kecepatan dan ketepatan
waktu yang telah direncanakan,” jelasnya.
“Kalau
Menkeu yang terlihat kurang happy dan kurang setuju dengan PMN untuk
BUMN yang meyebabkan bertambahnya pengeluaran dalam APBN. Mungkin saja
memang kurang mengerti peran dari BUMN bila terjadi kelesuan ekonomi
untuk bisa menjadi motor penegak ekonomi,” paparnya.
“Atau
memang pemikiran Sri Mulyani ya kalau lebih baik itu BUMN dijual
bulat-bulat atau diprivatisasi ke Asing lagi ?,” celetuk Arief dengan
nada khawatir.
“Maka itulah, Bapak Presiden
Joko Widodo diharap jeli dalam hal ini dan jangan melulu mendengarkan.
Karena semasa di era masanya saat jadi Menkeu saja, keuangan negara
bobol 6.7 Trilyun rupiah dalam kasus ‘bail out Bank century’, ”
pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita