by

Pembongkaran Rumah Warga di Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan

Satpol PP saat pembongkaran rumah warga.[Haris/gin]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9) pagi berjalan lancar. Tidak ada perlawanan dari warga seperti yang dikhawatirkan. Bahkan warga memberi ‘bunga’ kepada aparat yang melakukan pembongkaran.

Memang sempat tampak puluhan orang sambil membawa poster di sebelum masuk permukiman warga itu. Mereka menolak pembongkaran dengan alasan warga masih mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun ketika 1000 petugas gabungan datang warga tidak ada yang menghadang. Bahkan ada yang memberikan kembang tentu ini dengan tujuan ngeledek.

Sebelumnya Walikota Jaksel, Tri Kurniadi didampingi Camat Tebet, Mahludin dan Lurah Bukit Duri Mardi Youce menjelaskan pembongkaran tersebut dilakukan setelah dilayangkan Surat Peringatan (SP) 3 pekan lalu.

“Penertiban ini terkait normalisasi Kali Ciliwung oleh pemerintah pusat untuk mengatasi banjir yang puluhan tahun melanda kawasan Bukit Duri dan sekitarnya,” kata Tri, Rabu (28/9).

Ia menuturkan sudah 313 keluarga yang pindah ke Rusun Rawa Bebek di Jaktim. Sedangkan 70 keluarga belum mengambil rusun dan 66 keluarga di RW 10,11 dan 12 yang menolak dengan sebagian besar 32 bidang di RT 06/12.

Dijelaskannya, dari 66 peta bidang yang diukur BPN yang terdaftar dalam class action ada 19 memiliki nomor bidang dan 14 tidak ada nomor bidang karena lahan PT KAI.

Kasatpol PP Jaksel, Ujang Hermawan menjelaskan sekitar 550 personil gabungan Pemko Jaksel diperkuat ratusan personil bantuan dari Polda Metro Jaya diterjunkan untuk penggusuran rumah warga di bantaran kali di Bukit Duri. Termasuk anggota Sabhara dan pasukan intel yang pagi ini tengah apel di Dipo PT KAI yang tak jauh dari sasaran penggusuran.

“Kami juga akan mengerahkan 10 truk Satpol PP untuk membantu warga yang pindah ke rusun atau lokasi lain, 10 truk kebersihan, 2 sofel dan 4 ekskavator dari BBWSCC,” ungkapnya.

Sandyawan Sumardi dari Komunitas Warga Bukit Duri menegaskan penggusuran paksa menjadi saksi ‘mata dan nurani’ dunia.

“Meskipun proses hukum gugatan kami “class action” terhadap Pemprov DKI, BBSCC, Pemko Jakarta Selatan, masih berlangsung di PN Jakarta Pusat (sidang ke-9), dan gugatan kewenangan Satpol PP di Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya.(ragil/haris/gin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 7 =

Rekomendasi Berita