by

Problem Dan Tantangan Kebijakan Regulasi Nasional Penerbangan Dan Antariksa

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Kepala LAPAN).[Windy/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, YOGYAKARTA – LAPAN menggandeng Univesitas untuk menjawab Problema
dan Tantangan Kebijaksanaan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami arti penting iptek
penerbangan dan antariksa untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
 
LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya terus berupaya
mengembangkan dan menguasai iptek penerbangan dan antariksa menuju
kemandirian. Upaya tersebut perlu diikuti dengan pengembangan kebijakan
dan regulasi yang jelas, sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik
baik di level nasional maupun internasional. Pembahasan terkait
kebijakan dan regulasi di bidang ini perlu terus ditingkatkan untuk
menjawab problema dan tantangan mengingat begitu cepatnya perkembangan
iptek penerbangan dan antariksa.
 
Keberadaan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengharuskan LAPAN untuk
segera menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berbagai
kebijakan yang akan digunakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan
kegiatan keantariksaan di Indonesia. Salah satu amanat UU No.21/2013
adalah bahwa LAPAN harus membangun dan mengoperasikan bandar antariksa.
Untuk melaksanakan amanat tersebut perlu dilakukan kajian ditinjau dari
berbagai aspek, baik yang menyangkut teknis maupun non teknis seperti
aspek-aspek sosio-ekonomi, politik, budaya, hukum dan pertahanan
keamanan. Dibidang penerbangan, berbagai kebijakan dan regulasi juga
masih harus dikembangkan diantaranya pengaturan pengoperasian pesawat
tanpa awak.
 
Di samping itu, terkait dengan penyelenggaraan
keantariksaan nasional tentunya tidak terlepas dari berbagai isu
internasional yang apabila tidak dicermati dan diantisipasi berpotensi
menghambat atau membatasi upaya Indonesia untuk terus mengembangkan
kemampuannya di bidang iptek penerbangan dan antariksa.
 
Kondisi
ini mendorong LAPAN khususnya Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan
Antariksa (PusKKPA) untuk terus melakukan berbagai kajian kebijakan
strategis dalam upaya mengoptimalkan peran dan tugas LAPAN serta pihak
pihak terkait lainnya di dunia penerbangan dan antariksa nasional.
 
Guna
mensosialisasikan hasil hasil kajian serta menggali masukan dari
berbagai kalangan, maka LAPAN bekerja sama dengan UNIVERSITAS ATMAJAYA
Yogyakarta, menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan “Pengembangan
Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan Antariksa”. 
 
Kegiatan
ini diselenggarakan pada Kamis/20 Oktober 2016 di Kampus III
UNIVERSITAS ATMAJAYA Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta sebagai bagian dari event Hari Keantariksaan
yang jatuh pada tanggal 06 Agustus 2016, Dies Natalis ke 51 UNIVERSITAS
ATMAJAYA dan HUT ke 53 LAPAN. 
 
Pada kesempatan ini juga diselenggarakan
Penandatanganan Naskah Kerjasama antara LAPAN dengan UNIVERSITAS
ATMAJAYA Yogyakarta.
 
Seminar Nasional bertemakan “Pengembangan
Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan Antariksa” menghadirkan
Keynote Speech sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Kepala LAPAN) dengan makalah “Penyelenggaraan Penerbangan
    dan Keantariksaan yang Maju dan Mandiri : Tantangan Nasional dan Internasional”.
2. Samudra Sukardi, MMIS., MSIS. (Vice Chairman CSE Aviation Consulting) dengan makalah
    “Perkembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan”.
3. Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, SH., LL.M. (Rektor Universitas Atmajaya) dengan makalah 
    “Perspektif Perguruan Tinggi tentang Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan 
      Antariksa”
Moderator dalam acara Seminar Nasional ini adalah  Ir. Agus Hidayat, M.Sc. (Ka.PusKKPA). Menjawab pertanyaan wartawan Radar Indonesia News seputar rencana lokasi pembangunan Bandar
Antariksa (Spaceport) di Indonesia,  Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Kepala
LAPAN) menjawab, “Ada dua lokasi yang memungkinkan yaitu di Biak atau di
Morotai. Dari berbagi aspek dan analisis di dua lokasi tersebut yang
memungkinkan, karena dalam UU No.21/2013 Dalam menentukan lokasi,
pembuatan rancang bangun, perencanaan, dan pembangunan Bandar Antariksa,
termasuk kawasan di sekelilingnya, wajib memperhatikan kepentingan
nasional, Keamanan dan Keselamatan peluncuran Wahana Antariksa, serta
kelestarian lingkungan kawasan Bandar Antariksa. Tapi target tahun ini
bisa diputuskan di Biak atau di Morotai”. `
Apakah ada kendala/tantangan dalam pengembangan iptek keantariksaan di Indonesia?
“Memang ada dan ini merupakan sebuah tantangan bagi Bangsa Indonesia karena perkembangan teknologi ruang angkasa negara lain semakin hebat, Kemampuan Indonesia masih sangat terbatas  (Pemerintah RI selalu memberikan alokasi anggaran yang terbatas = sangat tidak memadai), akibatnya LAPAN kurang leluasa. Banyak orang hebat Indonesia dibidang kedirgantaraan yang  “lari” ke luar negeri.” Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, SH., LL.M. (Rektor Universitas Atmajaya) menjelaskan, “ Bangsa Indonesia jangan sampai hanya jadi penonton. Posisi Indonesia yang jelas dilintasi garis ekuator, Penguasaan Hightech di bidang kedirgantaraan harus segera dikejar dan didukung Pemerintah RI dan mengajak sektor swasta. Pada saat sekarang semakin banyak sampah angkasa yang melintas di atas Indonesia” imbuh Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, SH., LL.M. (Rektor
Universitas Atmajaya).

Seandainya sampah angkasa jatuh ke wilayah Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, adakah ganti rugi?. “Ada, sesuai dengan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kecelakaan atau bencana serius” adalah kematian, luka-luka, atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang, hilang atau rusaknya harta benda milik negara, milik pribadi atau badan hukum, atau harta benda organisasi internasional antar pemerintah sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972.” Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, SH., LL.M. (Rektor Universitas Atmajaya) kembali menjelaskan.

Radar Indonesianews.com melontarkan pertanyaan terakhir terkait kemampuan Indonesia mengirimkan misi luar angkasanya. 

 
“Tidak mudah memang apalagi dengan dana riset yang terhitung tidak terlalu besar di negara kita ini. Akan tetapi tak berarti mimpi itu jadi pupus. 25 tahun kedepan, semua mimpi harus terwujud.” Tegas Prof. Dr. Thomas Djamaluddin.(WR).

Comment

Rekomendasi Berita