by

Unjuk Rasa KASBI Tolak PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

KASBI saat unjuk rasa  tolak PP 78 tahun 2015.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi KASBI gelar unjuk rasa nasional di depan Istana Negara RI, Jalan Merdeka Jakarta Pusat, Senin (31/10)

Sebelumnya, KASBI memulai aksi di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI) akan tetapi aksi massa dipecah-belah oleh pihak aparat agar tidak bersatu. Menurut Papih Ocid, sempat terjadi gesekan massa buruh KASBI Tanggerang  dengan aparat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bergabung dengan massa KASBI yang terlebih dulu berada di Bundaran Hotel Indonesia. 


“Secara pribadi saya sangat menyayangkan tindakan refresif yang dilakukan aparat kepolisian. Mereka harusnya bisa mengawal aksi Nasional KASBI, tapi aparat tidak bisa bekerja sama, padahal KASBI sudah memberitahukan pihak kepolisian yang akan melakukan aksi jauh-jauh hari,”ujar Ocid.
 
Konfederasi KASBI merasakan kondisi buruh Indonesia saat ini telah mengalami kemiskinan yang makin hari bertambah miskin disebabkan pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap buruh dan rakyat.

Kebijakan pemerintah untuk buruh KASBI mengacu pada kaum modal/kapitalis dengan menurunkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu PP 78 tahun 2015, di mana dalam isi pasal PP78 ini banyak sekali kebijakan yang tidak pro rakyat/buruh. Salah satunya adalah penentuan upah buruh tidak lagi menggunakan survey KHL dalam menentukan UMP setiap tahunnya dan juga diberikannya keringanan terhadap pengusaha bila melakukan pelanggaran terhadap hak normatif.

Dalam kebijakan politik upah murah itu seperti menarik investor. Hal ini merupakan salah satu warisan  Orde Baru yang masih tetap dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu sistem kerja kontrak dan outsourcing yang mengakibatkan buruh tidak mendapatkan kelangsungan kerja masih tetap dipraktekan.

 
“Artinya Negara tidak memiliki keberpihakan terhadap buruh dalam melindungi hak-haknya,” sambung Ocid.

Jika terjadi pelanggaran pelanggaran bukannya ditindak dengan tegas malah diberikan kesempatan untuk berunding dan berselisih. Jika terjadi pemogokan, maka dalam prakteknya aparat negara terlihat melindungi kaum modal dari pada melindungi buruh.

Pada pukul 12.30 massa aksi menemui ILO. Menurut Simon, perwakilan KASBI yang bertemu perwakilan dari ILO menyatakan bahwa tuntutan buruh seperti pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan kenaikan upah 31% dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing sudah disampaikan.


“Selain itu juga tadi telah saya sampaikan penghapuan penangguhan upah dan stop diskriminasi upah sektor, sejatinya tuntutan buruh bisa diselesaikan hanya oleh tangan buruh sendiri,” tandasnya. [Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita