by

Wulan Citra Dewi, S.Pd: Sistem Zonasi Bikin Keki

Wulan Citra Dewi, S.Pd, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Keki alias kesal, tampaknya ini yang dirasakan oleh masyarakat Nusantara sepanjang momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Berbagai aksi protespun terjadi di beberapa daerah. Luapan yang diekspresikan senada, yakni mengeluhkan ketidakefektifan sistem zonasi. Bahkan, salah satu peserta aksi di Pekanbaru menyatakan bahwa sistem zonasi ini justru menyusahkan, (ANTARA News, 2/7/2018).
Akun Instagram milik Kementrian Pendidikandan Kebudayaan (Kemdikbud) juga tidak luput dari grudukan netizen. Warganet yang terdiri dari calon siswa dan orangtua berbondong-bondong membanjiri akun tersebut dengan komentar atau lebih tepatnya keluhan mereka terhadap penyelenggaraan PPDB dengan sistem zonasi yang dinilai mempersulit.
”Ngapain belajar. Mending pindah rumah dekat sekolah yang diinginkan. Teman-teman saya yang pintar, NEM di atas 300, kalah sama yang NEM-nya 130, rumah dekat (sekolah yang dipili)” isi komentar dari salah satu netizen, (tirto.id/10-07-18).
Try And Error Yang Berulang
Ternyata, protes terhadap kebijakan sistem zonasi ini juga dilayangkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut FSGI, banyak masalah yang berkelindan dalam sistem zonasi ini. Selain keterbatasan daya tampung di masing-masing sekolah, sistem zonasi juga menimbulkan masalah lainnya.
Diantaranya, muncul jalur SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang juga menimbulkan masalah baru. Yakni beredarnya SKTM palsu. Kemudian adanya perpindahan tempat tinggal calon siswa secara tiba-tiba. Muncul pula kesenjangan jumlah peserta didik antara sekolah satu dengan yang lainnya. Satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa. Di sisi yang lain justru ada sekolah kelebihan peminat karena berada di zona yang padat. Tersebab banyaknya persoalan yang muncul dari sistem zonasi ini, maka FSGI menyatakan bahwa sistem ini harus dirombak total. Alamak!
Bongkar pasanga kebijakan dalam dunia pendidikan bukan persoalan baru. Tidak hanya soalan teknis PPDB, bahkan kurikulum pendidikannya pun hingga saat ini masih terus silih berganti. Maka tidak berlebihan jika kemudian muncul kesan bahwa pendidikan Indonesia masih mengalami try and error yang berulang di usia kemerdekaannya yang hampir 73 tahun. Memprihatinkan bukan?
Mencabut Akar Persoalan 
Kastanisasi pendidikan tidak akan bisa ditiadakan jika hanya mengandalkan sistem zonasi. Selain bercelah menimbulkan praktik kecurangan, zonasi juga bukan akar dari persoalan pendidikan. Apa sesungguhnya yang menyebabkan adanya sekolah favorit dan tidak favorit?
Jawabannya sangat mudah. Fasilitas sarana dan prasarana dengan standar kualitas tertentu, inilah sebabnya. Harus diakui, bahwa kualitas masing-masing sekolah di setiap wilayah tidak terstandarisasi sama, kan? Inilah mengapa kemudian muncul kastanisasi pendidikan. Lantas tepatkah jika persoalan ini dijawab dengan kebijakan zonasi? Tentu tidak!
Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma pendidikan ala kapitalisme yang bercokol di Bangsa besar ini. Sebuah paradigma yang memandang pendidikan sebagai komoditas menggiurkan untuk meraup keuntungan. Sehingga penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara tidak jarang diserahkan kepada pihak swasta. Tentu dengan biaya pendidikan yang berkali lipat tingginya. Adapun pendidikan yang diadakan negara, saat ini jelas belum merata. Baik dari sisi kapasitas terlebih lagi kualitas. 
Maka seharusnya, pemerintah mendudukkan pendidikan sebagai hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara. Sehingga sudah selayaknya negara memfasilitasi pendidikan tersebut secara merata agar dapat terjangkau oleh seluruh rakyatnya. Paradigma ini tidak boleh berhenti hanya di wacana saja, semisal ”wajib belajar sembilan tahun”. Akan tetapi, pemerintah harus betul-betul mengawal untuk terealisasinya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Jika kualitas pendidikan baik sarana maupun prasarananya sudah merata dengan biaya yang terjangkau pula, akankah kastanisasi tercipta? Pastinya tidak.
Paradigma semacam ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Pernah ada dan tentu saja telah teruji keberhasilannya. Dimana terlahir ilmuan-ilmuan hebat penebar maslahat dari paradigma pendidikan tersebut. Ya, paradigma pendidikan semacam ini pernah diterapkan dalam sistem kehidupan Islam. Tatkala Islam berjaya sebagai imperium dunia, pendidkan menjadi salah satu yang ditanggung oleh negara. Baik biaya, sarana maupun prasarananya. Seluruh warga negara difasilitasi mengecap pendidikan berkualitas di berbagai jenjang secara cuma-cuma. Hal ini terus berlangsung hingga 13 abad masa kejayaan Islam. Sungguh prestasi yang gemilang.
Jadi, bukan suatu kemustahilan jika kita hendak mengulang kegemilangan tersebut, kan? Sudah saatnya bangsa ini bangkita dari sistem try and error pendidikan yang berulang. Menuju pada sistem yang jelas telah teruji menghantarkan pada kegemilangan. Sehingga tidak ada lagi yang merasa keki, apalagi terdzalimi. Semoga!***
Penulis adalah Pemerhati Remaja dan Pendidikan, 
Penulis buku “Hijrahmu Inspirasi Dunia”

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + twelve =

Rekomendasi Berita